PCO

Tenaga Ahli Utama PCO Fithra Faisal menegaskan intervensi SDM Unggul krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Tanpa SDM mumpuni, investasi asing bisa sia-sia!

Tenaga Ahli Utama PCO Fithra Faisal tegaskan pentingnya Sekolah Rakyat untuk mengangkat martabat dan memutus rantai kemiskinan jutaan anak di Indonesia.

Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menyebut membutuhkan waktu untuk pemeriksaan sampel.

Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan hak berpendapat dijamin UU, namun aksi demonstrasi anarkis dan perusakan fasilitas umum tidak. Apa batasan kebebasan berpendapat yang sebenarnya?

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengapresiasi media yang memiliki kanal Cek Fakta sebagai garda terdepan melawan disinformasi. Mengapa ini penting bagi masa depan informasi di Indonesia?

Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) Srikandi Berkarya tingkatkan kapasitas 10 peserta muda di PCO. Bagaimana kunjungan ini membentuk pemimpin perempuan masa depan dan mendorong kesetaraan gender?

Program ketahanan pangan ini harus diwujudkan mengingat situasi global.

Istana menjelaskan ucapan Presiden Prabowo Subianto soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibiayai pihak asing untuk mengadu domba Indonesia.

Menurutnya, ke depan, pemerintah tidak hanya akan fokus pada kuantitas. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas pendistribusian KUR.

Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai tidak ada masalah perjanjian antara TNI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung)

Diketahui, Hasan Nasbi sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025 silam.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, cerita di balik perintah kembali untuk menjabat sebagai kepala PCO.

Sejumlah tokoh dinilai layak menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Termasuk, nantinya jika Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo ditunjuk jadi jubir presiden.

Prasetyo menyatakan, regulasi tersebut telah disusun dengan seksama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Fenomena cancel culture terhadap artis dan tokoh publik yang dianggap berpihak pada pemerintah dinilainya sebagai bentuk teror nyata.