Ini Subtansi RUU Kesehatan Omnibus Law yang Dikritisi PPNI
DPR RI telah menyetujui RUU Kesehatan Omnibus Law yang menggabungkan 13 UU yang bersentuhan dengan soal kesehatan.
DPR RI telah menyetujui RUU Kesehatan Omnibus Law yang menggabungkan 13 UU yang bersentuhan dengan soal kesehatan.
DPR Sahkan Omnibus Law Keuangan RUU PPSK Jadi UU. Omnibus law sektor keuangan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi menjadi Undang-Undang setelah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.
Dalam UU terbaru ini, UU yang dibuat dengan metode omnibus law kewenangan mengundangkannya juga berpindah ke Sekretaris Negara.
Empat mahasiswa peserta aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Semarang, Jawa Tengah, divonis hukuman 3 bulan penjara, dengan masa percobaan selama 6 bulan. Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (8/6).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mewakili buruh di naungan KSPI, mengkritik keras pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai merugikan buruh. Contohnya, fenomena masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang dikabarkan kembali datang pada Lebaran kemarin.
Lima mahasiswa yang ditangkap karena merusak mobil polisi saat kericuhan dalam aksi unjuk rasa Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tahun lalu divonis 10 bulan percobaan. Para terdakwa tidak perlu ditahan jika selama 1,5 tahun tidak terlibat tindak pidana.
Aksi Buruh Tolak Omnibus Law di Patung Kuda. Aksi tersebut kembali dilakukan untuk menyuarakan penolakan kaum buruh terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti, membantah jika proses pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara tertutup. Sebab, pihaknya mengklaim telah melibatkan stakeholders terkait untuk menyerap aspirasi sesuai perintah presiden.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, demo menolak Omnibus Law yang berlangsung di depan DPRD Jember pada 22 Oktober 2020 lalu, berlangsung ricuh. Beberapa peserta demo melakukan aksi anarkis dengan melemparkan batu dan petasan ke arah gedung DPRD Jember dan barisan polisi yang melakukan pengamanan.
Aksi Buruh Tolak Omnibus Law di Depan DPR. Mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia.
Beberapa pasal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengalami perubahan. Ada beberapa pasal yang diubah, ada pula yang dihapus. Salah satunya soal pekerja alih daya atau outsourcing.
Pada pasal 21 yang tercantum dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, ada beberapa poin dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diubah, dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha.
Debat sengit terjadi antara mahasiswa dengan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry terjadi di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (2/11).
Aksi Massa HMI Desak Jokowi Cabut Omnibus Law. Massa HMI membakar ban saat berunjuk rasa mendesak pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja melalui Perppu di kawasan Patung Kuda.
Dengan adanya aksi tersebut, aparat kepolisian sudah mulai melakukan penjagaan dengan memasang sejumlah kawat berduri serta menyiapkan mobil water canon.
"Semangat itu yang kemudian diwujudkan dalam UU Omnibus Law," ujar Guspardi Politikus PAN.
"Ada yang mengatakan yang tidak seneng ini bukan pekerja tapi justru tokoh-tokoh yang selama ini di balik meja yang ngatur,"
Aksi Mahasiswa Bakar Naskah Omnibus Law di Gedung MK. Mahasiswa yang membakar naskah UU Cipta Kerja itu menyatakan aksi simbolis tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada MK bila proses uji materi atau Judicial Review UU Cipta Kerja dilakukan.