Selain Nur Mahmudi, pemanggilan ulang juga dilakukan pada Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Hary Prihanto. Harry diperiksa pada Rabu (12/9).

Kasus korupsi jalan, polisi kembali layangkan surat panggilan kedua Nur Mahmudi. Surat tersebut dilayangkan sebagai upaya pemanggilan selanjutnya setelah keduanya mangkir dari panggilan pertama kemarin.

Polisi mengindikasikan pada pengerjaan proyek jalan Tahun Anggaran 2015 Pemkot Depok senilai Rp10,7 miliar itu terjadi tindak pidana korupsi.

Menurut Iim, kliennya tidak gusar menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya. Sehingga kliennya pun akan bersedia menjalani pemeriksaan.

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail tak memenuhi panggilan penyidik Polresta Depok karena alasan sakit. Kuasa hukum Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim, mendatangi Polresta Depok buat meminta penundaan hingga pekan depan.

Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Polresta Depok dalam kasus korupsi pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka, Tapos Depok. Namun mantan Presiden Partai Keadilan (PK) itu mangkir dengan alasan sakit.

Hanya memiliki lebar 11 meter, Jalan Nangka harus menampung beban kendaraan yang saban hari terus bertambah. Jalan itu memang dijadikan jalur alternatif yang menghubungkan Jalan Bakti ABRI dari Jalan Raya Bogor. Tak hanya kendaraan roda dua, mobil hingga kendaraan besar juga melintas di sana.

Jadi tersangka korupsi, status PNS Harry Prihanto tunggu keputusan Walkot Depok. Saat ini, Harry Prihanto masih berstatus PNS Pemkot Depok bidang staf ahli.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto mangkir dari jadwal pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi di Polresta Depok. Harry yang sedang berada di luar kota mengutus kuasa hukumnya untuk menyampaikan ketidakhadiran dirinya.

Tersangka korupsi Jalan Nangka Tapos Depok hari ini dijadwalkan diperiksa penyidik Polresta Depok. Menurut jadwal yang baru saja di-update, hari ini yang akan diperiksa adalah Harry Prihanto selaku mantan Sekda Depok yang kini menjabat sebagai staf ahli.

Saat ini pihaknya juga sudah melakukan pencekalan terhadap kedua tersangka. Dijadwalkan pula pekan ini keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Polisi telah menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi (NMI) dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi proyek perbaikan Jalan Nangka, Tapos, Depok. Atas kasus ini, polisi juga telah mencegah keduanya ke luar negeri.

Penyidik Polres Depok akan segera memeriksa tersangka kasus korupsi pelebaran jalan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Pemeriksaan itu adalah perdana usai ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi terkait kasus mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Jalan Nangka Tapos.

Penyidik juga telah melayangkan surat panggilan terhadap saudara NMI dan HP. Selanjutnya, keduanya dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Penyidik Polres Depok telah melayangkan surat pemanggilan terhadap mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi dan mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto. Pemanggilan itu terkait kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku lembaganya siap mensupervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Saat ini, kasus tersebut masih ditangani oleh Polres Depok.

"Nur menawarkan tempat di kawasan Cimanggis. Tapi kami belum berminat. Sementara ini, masih di daerah-daerah yang pinggiran seperti Gandul, Sawangan, dan Mampang. Jadi belum mau ke arah Margonda ke sana," terang Ubaidillah, kerabat yang sukses membuka bisnis kuliner ayam geprek.