Mensos Juliari Batubara

Dalam penyelidikan ini, KPK tengah mencari unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adi yang merupakan bekas anak buah mantan Mensos Juliari Batubara ini dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (29/9). Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 1 September 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Matheus Joko divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Adapun alasan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut karena selama persidangan Adi Wahyono terbukti bukan sebagai pelaku utama dan dianggap hanya menjalankan perintah dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Di tengah pusaran masyarakat yang berjibaku untuk bertahan hidup, ada saja ulah bejat para koruptor yang justru diberi ampun. Kisah wanita lansia yang telah berusia 90 tahun ini seolah menjadi paradoks di tengah sunatan hukuman dari kasus para koruptor.

Sanksi sosial lebih tepat diberikan kepada pelanggar norma-norma adat di masyarakat.

Menanggapi perihal kritikan tersebut, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo menjelaskan salah satu alasan majelis hakim mempertimbangkan cacian dan hinaan menjadi dasar menjatuhkan vonis terhadap Juliari mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Putusan ini sangat mengherankan. Semestinya makian publik menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk perberat hukuman, bukan sebaliknya (meringankan)," katanya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara korupsi Juliari itu dinilai janggal. Terlebih praktik rasuah Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dilakukan mantan politisi PDIP perjuangan itu tak sebanding dengan para korban.

Pegiat Antikorupsi Ray Rangkuti mengatakan, vonis Juliari yang lebih berat dari tuntutan jaksa adalah pukulan bagi Jaksa KPK untuk melakukan evaluasi diri. Menurut dia, sejak awal masyarakat mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap Juliari.

Juliari Peter Batubara dalam dugaan korupsi suap bantuan sosial (bansos) Covid-19, telah resmi dijatuhi hukuman 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan. Juliari meski dipenjara, diibaratkan sudah bisnis korupsi dengan keuntungan mencapai Rp104 juta per bulan. Angka yang cukup fantastis.

Dia melihat, KPK sedari awal memang takut dan enggan untuk mengembangkan perkara untuk menjerat pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Potensi itu sudah terlihat sejak proses penyidikan berlangsung.

Oleh sebab itu, dia berharap apabila Juliari memutuskan untuk ajukan naik banding. Mestinya majelis hakim pada tingkat banding maupun kasasi haruslah mengkoreksi seluruh putusan sehingga bisa menjatuhkan vonis yang lebih berat selama 20 tahun atau seumur hidup.

Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan tuntutan Jaksa KPK terbukti. Selain itu, majelis hakim turut mewujudkan pidana tambahan terhadap Juliari Barubara.

Juliari dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.

Vonis yang lebih berat ini, diberikan majelis hakim berlandaskan dengan pertimbangan hal yang memberatkan, lantaran tindakan korupsi suap bantuan sosial (bansos), dilakukan ketika masyarakat sedang dilanda pandemi Covid-19.

Hakim mengatakan, korupsi saat terjadi pandemi Covid-19 menjadi salah satu perbuatan Juliari Batubara yang memberatkan dalam putusan tersebut. Sementara yang meringankan antara lain belum pernah terlibat tindak pidana, hingga menerima sanksi sosial meski belum ada putusan bersalah dari pengadilan.

"Kami menggunakan waktu untuk mempelajari putusan dalam 7 hari," kata jaksa.

Sebagai langkah untuk melindungi hak bagi masyarakat tidak memilih pejabat publik yang pernah berprilaku koruptif dan berikan kesempatan untuk memperbaiki diri.