Mendagri Tito

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik

Tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kekurangan air.

Menurutnya, Desa Adat Matabesi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai warisan budaya sekaligus destinasi wisata.

Menurutnya, lulusan pendidikan vokasi memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kompetensinya, termasuk melalui kewirausahaan.

Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah.

Pembagian regional ini merupakan hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi oleh daerah dengan kapasitas fiskal kuat.

Mendagri menjelaskan, khusus untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi.

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur.

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Gubernur dapat mengupayakan kompensasi melalui daerah lain yang masih memiliki ketersediaan lahan untuk menjaga luasan LBS.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Penghuni rumah mengaku belum pernah mendapatkan bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut.

Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.