Sidang kasus dugaan mafia tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat. Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid bakal menjadi saksi ahli dalam persidangan.

Sahroni mengatakan, mafia tanah yang merajalela telah membuat masyarakat sangat dirugikan. Dia yakin para mafia ini punya jaringan yang luas, tidak hanya para pelaku sipil.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyampaikan, penanganan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan nomor LP/B/0613/X/2020/Bareskrim tanggal 28 Oktober 2020 dengan pelapor Remon Arka selaku Dirut PT. Salve Veritate.

Polisi menangkap dua orang yang diduga sebagai bagian dari mafia tanah di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mereka ditengarai memalsukan tanda tangan kepala desa demi mendapatkan sertifikat hak milik atas lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan itu.

Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir, membebaskan terdakwa Rudianto Sianturi atas perkara pemalsuan surat tanah. Padahal, terdakwa sebelumnya atas nama Zamzami yang merupakan Kepala Desa Air Hitam, divonis 6 bulan penjara oleh Mahkmah Agung (MA) dalam amar putusan kasasi.

Pembacaan penundaan putusan perkara itu dibacakan di hadapan jaksa penuntut umum dari Kejari Rohil Shahwir Abdullah SH dan pengacara terdakwa. Sedangkan terdakwa Rudi mengikuti persidangan secara virtual dari Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi.

Hasilnya, Andi melanjutkan, penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka, antara lain warga sipil, MS; pensiunan pegawai BPN Kanwil DKI Jakarta, M; dan pegawai BPN Kanwil DKI Jakarta, KW. Sementara tujuh lainnya merupakan pegawai BPN Jakarta Timur yaitu Y, EBS, M, TPH, SL, T, dan W.

Pendidikan dan pencegahan adalah elemen utama yang juga harus dikedepankan oleh instrumen negara yang bersinggungan dengan agraria.

Dia mengatakan penguasaan tanah oleh Ormas itu telah melanggar hukum sehingga dilakukan penyegelan.

Leonard melanjutkan, di atas tanah tersebut juga telah diterbitkan 60 Sertifikat Hak Milik atas nama perorangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata lahan tersebut hanya dikuasai oleh 1 orang yang diduga sebagai mafia tanah.

Joseph Sembiring, Teruna Sinulingga dan kawan - kawan membeli lahan 400 hektare di Desa Air Hitam, Kecamatan Pujud pada 2009 lalu. Kemudian lahan itu dikuasai oleh Rudianto seluas 100 hektare sampai saat ini.

Hendro melapor kepada pihak kepolisian lantaran tanah garapan yang ia beli sejak tahun 1990 di Kampung Neglasari RT 04/04 itu, dijual oleh mantan anak buahnya dengan bantuan dari Kades Rifki berupa penerbitan surat keterangan tidak sengketa.

Belum lama ini, dunia hiburan dihebohkan dengan kasus mafia tanah yang dialami oleh ibunda aktris Nirina Zubir. Namun, hal ini baru terungkap usai sang ibunda telah meninggal dunia. Alami kerugian dengan jumlah fantastis, begini perkembangan terbarunya.

Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga negara yang menangani administrasi pertanahan dan tata ruang terus berupaya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebagaimana diketahui, PTSL merupakan bagian dari salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dapat memerangi kasus mafia tanah.

Setelah membuat laporan, kata Inu, Dubes Andriana rencananya akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Kuasa hukum ahli waris tanah Sriwedari Anwar Rachman meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan jaringan mafia tanah seperti yang disampaikan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di sejumlah media belum lama ini.

Peneliti Ahli Utama Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan mengingatkan, kasus mafia tanah merupakan masalah yang berlangsung secara sistematis.

Tanah yang diklaim pihak swasta itu berada di tanah tumbuh sebelum adanya reklamasi. Bahkan, Pemprov Sulsel telah memverifikasinya sebagai aset