Krisis Papua

Kericuhan terjadi pada rapat di kantor Bupati Paniai, Papua, Selasa (5/7) pagi. Seorang warga, Donatos Nawipa, meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka dalam peristiwa itu.

Insiden itu berawal saat korban mendampingi Danki Brimob Yon D Wamena AKP R diminta warga menembak sapi di Napua pada Sabtu (18/6).

Kapolda berharap senjata api yang dirampas ditemukan.

Kedua prajurit yang terluka bernama Praka Purwanto dan Pratu Kukuh. Mereka saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Madi, Kabupaten Paniai.

Sejak Minggu (22/5) malam terjadi pembakaran hingga menghanguskan sekitar 18 rumah warga, bahkan ada beberapa orang di antaranya terluka. Namun, berapa banyak yang terluka belum ada laporan lengkap karena pada hari Selasa (24/5) polisi baru ke Dogiyai.

Sekitar 100 orang terdiri dari perempuan dan anak-anak mengungsi ke pos TNI-Polri di Kabupaten Dogiyai, Papua, sejak Minggu (22/5) malam. Mereka terpaksa mengungsi setelah rumah dan kios mereka dibakar warga.

Mereka sebelumnya diperiksa terkait dugaan seruan di media sosial sebelum demo tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Distrik Heram dan Abepura, Jayapura, pada Selasa (10/5) kemarin.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menyampaikan jika para KKB akhirnya telah dipukul mundur usai terjadi kontak tembak selama 1 jam

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik tidak setuju jika ada pihak-pihak yang mendorong penarikan personel TNI dan Polri di Papua. Menurutnya, ini sama saja melemahkan kekuatan dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa menyesalkan langkah Vanuatu yang menyusupkan Benny Wenda ke Dewan HAM PBB pada pertemuan pekan lalu.

Aksi massa FRI-WP geruduk kantor PBB tuntut referendum Papua Barat. Massa FRI-WP menilai Trikora yang dicetuskan Bung Karno menjadi awal malapetaka bagi rakyat Papua Barat. Mereka pun menuntut pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri (referendum) sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Kemenlu meyakini forum negara Melanesia menolak keanggotaan ULMWP. Sebaliknya, aktivis Papua mengklaim menang

Aksi demo akan berlangsung pada 31 Mei 2016, di mana kelompok KNPB akan demo menyuarakan referendum Papua merdeka.

Tidak ada aparat keamanan yang memantau kejadian tersebut.

Dari 12 kasus yang ada akan dikelompokan menjadi enam bagian.

Manajemen Persipura Jayapura menampik kabar bahwa salah seorang pemainnya terlibat aksi demonstrasi dukungan kepada The United Liberation for West Papua untuk menjadi anggota tetap Melanesian Spearhead Group.

Pegiat Indonesia maupun ULMWP mempertanyakan sikap Menkopulhukam yang menolak jalur dialog

"Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun."

Nurhasan Zaidi meyakini ada satu cara untuk mencegah pengaruh asing. Apa itu?

"Ini indikasi dari pihak lain untuk mengarah pada separatisme merdekanya Papua.‎"