KPK Tangkap Wali Kota Bekasi

Kasasi dilakukan KPK demi mengejar kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan ke Rahmat Effendi.

Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, memperberat vonis mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen menjadi 12 tahun penjara.

Rahmat didakwa telah menerima uang Rp10 miliar dari persekongkolan pengadaan barang dan jasa, serta didakwa meraup Rp7,1 miliar dari setoran para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi diduga menerima uang dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi yang ingin naik jabatan. Tak ada patokan harga, namun uang yang diberikan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Modus Rahmat Effendi adalah membuat ASN atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi memiliki utang jasa.

Uang tersebut di antaranya didapatkan dari sejumlah orang. yakni, Lai Bui Min sebesar Rp 4,1 miliar, Makhfud Rp 3 miliar dan Suryadi Mulya sebesar Rp 3,3 miliar lebih.

Ali melanjutkan, meski hasil pemeriksaan kelengkapan isi berkas perkara terpenuhi dan telah lengkap. Namun kepada yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan lanjutan oleh Tim Jaksa untuk masing-masing selama 20 hari kedepan sampai nanti tanggal 17 Mei 2022.

"Diduga kepemilikan Glamping tersebut atas nama pribadi tersangka RE," ujar Ali.

KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Kabid Pelayanan Medik RSUD Bekasi Rina Oktavia, Direktur Utama RSUD Bekasi Kusnanto, Kepala Dinas Kesehatan Bekasi Tanti Rohilawati, Kepala Dinas Perhubungan Bekasi Dadang Ginanjar, dan Kepala BKPSDM Bekasi Karto.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar uang suap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Mereka bahkan menelusuri dugaan adanya aliran dana ke partai yang menaungi Pepen, yakni Golkar.

Ketiganya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi yang menjerat Rahmat Effendi.

Karyoto menyatakan yakin bisa menjerat Rahmat Effendi dengan pasal pencucian uang lantaran ingin memulihkan kerugian keuangan negara. Karyoto menyatakan bakal terus mencari bukti untuk menjerat Rahmat Effendi pasal TPPU.

Berkas dakwaan yang dirampungkan jaksa yakni atas nama Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA), Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), dan Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY).

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bakal menelusuri aliran suap Rahmat Effendi mengalir ke pihak keluarga, termasuk putri kandung Rahmat Effendi yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Ade Puspitasari.

Ini bukan kali pertama Reny diperiksa dalam kasus ini. Reny sebelumnya pernah diperiksa pada Kamis, 17 Februari dan Selasa 22 Februari 2022.

Dimas diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.

Selain Pepen, KPK juga memperpanjang masa tahanan tersangka lainnya, yaitu Wahyudin (WY) , M. Bunyamin (MB), Mulyadi (MY) alias Bayong dan Jumhana Lutfi (JL). Sebagai informasi, masing-masing dari mereka ditempatkan di rumah tahanan terpisah.