KPK Tangkap Komisoner KPU

Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Ali mengatakan, tim penuntut umum tak puas dengan putusan banding perkara ini. Dalam putusan banding, Majelis Hakim PT DKI tetap mengesampingkan tuntutan terkait pencabutan hak politik terhadap Wahyu Setiawan.

Adapun, Majelis hakim yang memutus permohonan banding tersebut adalah Muhammad Yusuf sebagai hakim ketua majelis serta Sri Andini, Haryono, Jeldi Ramadhan, dan Lafat Akbar selaku hakim anggota.

Pada 24 Agustus 2020 lalu, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Wahyu Setiawan selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Keputusan hakim ini diketahui senada dengan sanggahan jaksa penuntut umum KPK, pada sidang sebelumnya.

Wahyu juga dinilai terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Dominggus, untuk memuluskan proses seleksi KPUD Papua Barat.

"Putusan hakim hari ini, siang. Harapannya putusan hakim mengakomodasi tuntutan kami," tulis Jaksa KPK Takdir Suhan mengonfirmasi, Senin (24/8).

KPK sudah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap penyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk yang kedua kalinya.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, KPK tidak bisa melakukan perpanjangan pencegahan ke luar negeri untuk yang ketiga kali kepada Harun Masiku. KPK sudah dua kali mengajukan surat perpanjangan pencegahan Harun Masiku ke luar negeri.

"Pak Wahyu pun telah sanggup untuk menjadi Justice Collaborator dan dia bersedia membuka semua hal terkait atas keterlibatan siapapun. Baik terhadap korupsi terhadap Harun Masiku maupun hal-hal lain," ujarnya.

Pada hari ini JPU KPK menghadirkan dua saksi untuk mantan anggota KPU Wahyu Setiawan dan kader PDIP Agustiani Tio Fridelina yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo dan pegawai Bank Mandiri Patrisius Hitong, mereka adalah saksi terakhir perkara tersebut.

Saeful akan menjalani masa pidana 1 tahun 8 bulan sesuai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Budi melanjutkan, terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp500 juta pada 6 Januari 2020. Keesokan harinya, terdakwa mengirimkan pesan guna memastikan uang kirimannya sudah diterima.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada KPK, Takdir Suhan bertanya kepada Nurhasan apakah pernah menghubungi Harun Masiku dan kemudian memintanya agar merendam ponselnya ke dalam air.

Arief mengaku, kedatangan Harun saat itu setelah KPU menetapkan perolehan suara para calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Dia hanya menyebut saat itu Harun datang tidak sendiri, dan kala itu dirinya tak mengenalnya.

Selain Ketua KPU Arief Budiman, JPU KPK juga memanggil Anggota KPU Hasyim Asy'ari, dan Ketua KPUD Sumatera Selatan Kelly Mariana sebagai saksi dalam sidang tersebut.

"KPK biasanya sangat respons terhadap fakta-fakta dan hasil kesaksian di persidangan," kata Indriyanto, kepada wartawan, Jumat (29/5).

Uang Rp 500 juta itu diberikan melalui transfer antar bank. Wahyu meminjam rekening istri dan sepupunya bernama Ika Indrayani.

Dalam dakwaan disebutkan jika uang Rp 500 juta dari Dominggus melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Penerimaan uang disebut berkaitan dengan proses seleksi calon anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK. Diketahui, Saeful dituntut 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa.