KPK Tangkap Edhy Prabowo

Eksekusi terpidana perkara suap ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dilakukan KPK berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Meski demikian, Alex menyatakan patuh dengan setiap putusan yang dijatuhkan MA. Meski kecewa dengan pertimbangan hakim MA, Alex menyebut akan menaati putusan tersebut.

Oleh karena itu, Lalola mendesak agar MA membuat panduan pemidanaan untuk pasal suap sehingga masalah ketidakjelasan alasan meringankan maupun memberatkan lebih jelas dan terukur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait vonis putusan Mahkamah Agung (MA) yang memotong masa hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. MA sebelumnya memutuskan memotong vonis Edhy Prabowo dari 9 menjadi 5 tahun penjara.

Juru Bicara MA, Andi Samnsan Nganro mengatakan, pihaknya mengurangi vonis Edhy lantaran vonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap Edhy tak mempertimbangkan hal yang meringankan. Menurut para hakim MA, selama menjadi Manteri KKP, Edhy memiliki jasa besar.

Kasasi yang diajukan Edhy Prabowo membuat status hukumnya belum berkekuatan tetap. KPK yakin hakim MA akan profesional menyikapi kasasi yang diajukan Edhy.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan tim kuasa hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. PT DKI memperberat vonis Edhy dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terancam dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan TPPU Edhy Prabowo setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Ali menjelaskan, eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekusi Dody Sukmono. Andreau nantinya akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

Soesilo menilai vonis lima tahun diberikan kepada kliennya kurang tepat. Sebab menurut dia, pembuktian mengenai uang suap diterima Edhy hingga kini masih sumir.

"Tapi apapun ini, dilakukan oleh seorang menteri yang lakukan kewenangan saat itu. Dan berbeda dengan dalihnya, yang untuk sejahterakan nelayan. Yang malah bersama dengan anak buahnya mengambil untung melalui model sebuah perusahaan secara monopoli dan sebagainya," kata Boyamin.

Ia terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL)/benur. Merespon vonis tersebut, Edhy mengaku sedih.

Meski mengapresiasi, Ipi menyebut KPK belum menyatakan diri menerima putusan tersebut. Menurut Ipi, tim JPU masih menunggu salinan lengkap vonis tersebut sebelum memutuskan menerima atau banding.

Edhy mengaku dirinya sedih mendengarkan hasil persidangan yang dianggap oleh dirinya tak sesuai dengan apa yang terpapar selama persidangan.

Pencabutan hak dipilih tersebut berdasarkan pertimbangan Edhy yang pernah menempati jabatan publik selaku menteri maupun anggota DPR tidak memberikan teladan baik, atas perilaku korupsi yang dilakukannya.

Edhy dinilai terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL)/benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP dan para eksportir BBL lainnya.

Menurut Alvin, tuntutan lima tahun penjara sangat tidak sebanding dengan yang diperbuat Edhy Prabowo. Terlebih, kasus ini terbongkar di tengah Pandemi Covid-19 dan diyakininya sangat melukai rasa keadilan.

Edhy sendiri dituntut hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Dia dinilai bersalah karena menerima suap Rp 25,7 miliar dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima 77 ribu dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benur lobster (BBL) terkait pemberian izin budi daya dan ekspor.