Kasus Suap Bupati Nganjuk, Polisi Dalami Dugaan Aliran Dana Ke Parpol
Menurut Argo, sejauh ini memang belum didapati temuan dana masuk ke petinggi partai politik. Meski begitu, penyidik masih terus bekerja bahkan sampai ke dugaan tersebut.
Menurut Argo, sejauh ini memang belum didapati temuan dana masuk ke petinggi partai politik. Meski begitu, penyidik masih terus bekerja bahkan sampai ke dugaan tersebut.
Bareskrim Polri menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk merupakan pengungkapan kasus hasil kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut, Bupati Nganjuk Novi mematok harga dari Rp 10 juta hingga Rp 150 juta untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jatim.
Novi diduga sebagai penerima dan menjanjikan pengisian jabatan dari pemberian uang tersebut. Penyerahan uang dari camat dilakukan lewat perantara yakni ajudan Novi.
Pulbaket dilakukan sejak akhir Maret 2021 sat KPK menerima laporan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Menurutnya, hasil OTT terhadap Bupati Nganjuk ini merupakan bentuk kerjasama antara Polri dan KPK yang selama ini telah berjalan dengan baik. Nantinya kedua lembaga tersebut akan bekerjasama dalam mengolah data.
Yasin saat meninjau secara langsung lokasi ruangan di kantor BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel petugas, mengaku kaget dengan kejadian tersebut dan dirinya tidak tahu persis kejadian itu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh pejabat di Jawa Timur untuk tetap menjaga amanat jabatan. Hal ini disampaikan terkait dengan penangkapan Bupati Nganjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proses penggeledahan dilakukan di lantai dua kantor BKD Kabupaten Nganjuk. Penggeledahan berlangsung sekitar satu jam dan ada tiga ruangan yang digeledah.
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta masyarakat Nganjuk untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam Operasi Tangkap Tangan KPK yang melibatkan Bupati Novi Rahman Hidayat.
Penangkapan terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat dipimpin oleh Harun Al Rasyid, Kasatgas Penyelidik KPK yang disebut menjadi bagian dari 75 pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ali mengatakan, Bupati Nganjuk Novi sudah diintai oleh gabungan dua penegak hukum sejak April 2021. Novi sudah terlacak bermain dalam mutasi jabatan di Pemkab Nganjuk sejak saat itu.
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat merupakan kerjasama KPK dengan Bareskrim Polri.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak pernah mengikuti proses kaderisasi di PDIP. Novi, kata Djarot, hanya datang sekali ke Muscab dan mengaku kader.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, membenarkan terdapat salah satu lokasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk yang disegel setelah informasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, membeberkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah justru dilakukan para pegawainya yang diduga tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, penangkapan terhadap Bupati Nganjuk NRH berkaitan dengan suap jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.