Korupsi PT Pelindo

Ketua majelis hakim Rosmina berpendapat KPK tidak cermat dalam menghitung kerugian yang diakibatkan terdakwa mantan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino dalam pengadaan tiga unit quayside container crane (QCC). Pendapat itu didasarkan Rosmina karena perbedaan cara hitung KPK dan BPK.

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino, akan menghadapi sidang pembacaan vonis perkara dugaan korupsi terkait pengadaan dan pemeliharaan tiga Quayside Container Crane (QCC), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (14/12).

Erick menerangkan, selain memerangi tindakan korupsi, pembentukan PT Pelabuhan Indonesia juga dimaksudkan untuk mempermudah proses koordinasi. Menyusul, adanya sagu komando terkait pengelolaan pelabuhan di Indonesia.

"Kepada saya disampaikan bahwa Pak Jokowi, Presiden RI meminta saya untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK," katanya.

"(Dugaan korupsi Pelindo II SP3) Ya sudah, Jumat kemarin,"

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berkas penyidikan RJ Lino telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka RJ Lino ke tahap penuntutan atau tahap II.

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun 2010.

Ia menyebut proses penyidikan dan penahanan terhadap kliennya itu tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Richard Joost (RJ) Lino batal diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lino batal diperiksa sebagai tersangka lantaran belum memiliki pengacara yang mendampingi proses pemeriksaan.

"Pemeriksaan para saksi dilakukan guna mencari serta fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi dalam proses perpanjangan kerjasama pengoperasioan dan pengelolaan pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II," sambung dia.

Pemeriksaan terhadap keduanya, terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) berupa Kerjasama Usaha dengan PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT).

Namanya sempat tertera dalam layar panggilan pemeriksaan saksi pada Rabu 27 Januari 2021.

Perkara ini sendiri terkait dugaan korupsi Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berupa Kerjasama Usaha dengan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT).

Dalam penyidikan kasus tersebut, jaksa penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Direktur Utama PT Pelindo II periode 2009-2015 Richard Joost Lino.

Leo mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi dalam proses perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II.

Ketiga saksi tersebut yakni, Mantan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2016, Bay Mokhamad Hassani, Senior Manager Hukum PT. Hutchison, Seto Baskoro, dan Konsultan pada PT. BMT Asia Pasific Indonesia, Johny Tjea.

Dalam pengusutan kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Pelindo II periode 2009-2015, Richard Joost Lino, 8 Desember lalu.

Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dilakukan pasca Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020. Penyidik sejauh ini telah menggeledah Kantor Jakarta International Container Terminal (JICT) dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.

"Saksi-saksi yang diperiksa hari ini yaitu Sdr Ricard Joost Lino, selaku mantan Direktur Utama PT. Pelindo II Tahun 2009-2015," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard.

Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, 3 orang saksi diperiksa diduga mengetahui tentang perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan Pelindo II. Diduga, terjadi korupsi dalam hal kerja sama usaha dengan PT JICT pada PT Pelindo II.