Korupsi PLN

Kuntadi belum merinci lebih jauh terkait temuan tersebut dalam kasus korupsi PT PLN. Namun yang pasti, ada upaya penetapan harga satuan dalam proyek transmisi sehingga tercium praktik rasuah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN.

Dalam perkara tersebut, Kejagung menemukan dugaan monopoli tender proyek pengadaan tower transmisi PT PLN dilakukan Aspatindo dan PT Bukaka. Direktur Operasional PT Bukaka merupakan Ketua Aspatindo berinisal SH.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi sendiri enggan membeberkan soal adanya campur tangan pihak Kementerian BUMN dalam pengusutan awal kasus dugaan korupsi PT PLN.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN tahun 2016. Dalam perkara tersebut, Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) dan PT Bukaka diduga memonopoli tender proyek pengadaan tower transmisi PT PLN.

Saksi yang diperiksa yaitu KMK selaku Pegawai PT Indonesia Power, diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendukung, langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Adapun keputusan menaikan kasus ke tahap penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Mahkamah Agung (MA) melepaskan mantan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji dalam perkara tindak korupsi pada pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD). Dia lolos dari hukuman 7 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, karena perbuatannya dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Suap itu diberikan agar Eni mau membantu permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

Kejaksaan Agung mengeksekusi barang bukti senilai Rp477.359.539.000 dari terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Sebagian uang sitaan ditampilkan di Gedung Utama Ruang Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (15/11).

Polisi berdalih penahanan baru dilakukan karena alat bukti untuk menahan NP baru cukup.

Polisi mengamankan barang bukti secara gradual selama tiga tahap. Tahap pertama pada 6 Maret 2018 lalu, yakni sejumlah Rp 140.715.151.524,79. Kemudian tahap kedua dan ketiga pada hari yang sama, yakni 24 Mei 2018, masing-masing sejumlah Rp 8.784.695.4 dan Rp 23.869.855.743,00.

Korupsi Eks Dirut PLN Nur Pamudji Rugikan Negara Rp 188,7 M. Kasus ini bermula kala tersangka NP selaku Direksi PT PLN mengadakan pertemuan dengan HW yang merupakan Presdir PT TPPI sebelum lelang dimulai untuk membahas pasokan kebutuhan PT PLN atas BBM jenis HSD dari PT TPPI.

Sofyan Basir sendiri tampak mengenakan rompi oranye usai diperiksa KPK sekitar pukul 23.30 WIB. Tak banyak pernyataan yang dilontarkan oleh Sofyan ketika digiring ke dalam mobil tahanan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita telepon genggam Direktur Utama PLN Sofyan Basir, terkait proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Dari handphone Sofyan, penyidik mendalami komunikasi Sofyan dengan sejumlah pihak terkait proyek PLTU Riau-1.

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap Sofyan Basir untuk mendalami skema kerjasama dalam proyek senilai USD 900 ribu tersebut.

PLTU Riau 1 berkapasitas 2X300 MW merupakan bagian dari proyek 35.000 MW, direncanakan akan beroperasi pada 2023. Sedangkan proses pembangunannya saat ini baru tahap awal pembentukan konsorsium.

Saat ditanya apakah mantan Menteri BUMN itu akan ditetapkan sebagai tersangka kembali dalam kasus itu, ia menyatakan soal itu ditanyakan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Polisi masih melakukan melakukan penyempurnaan berkas-berkas yang diperlukan untuk diteruskan ke kejaksaan.