Korupsi Minyak

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi informasi bahwa Buronan Riza Chalid berada di Malaysia, memicu spekulasi tentang langkah ekstradisi selanjutnya oleh pemerintah.

Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkap fakta mengejutkan di persidangan. Nama Riza Chalid jadi jaminan akuisisi BBM atas permintaan bank, membuka tabir baru kasus korupsi tata kelola minyak.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan kerugian perekonomian Rp171,99 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak bersifat asumtif, hanya mengakui kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) dituntut 14 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi minyak Pertamina yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Hal tersebut disampaikan Kerry di sela persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor.

Dalam daftar nama Tahap II sebagaimana keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, kembali tidak ada nama Riza Chalid.

Majelis Hakim PN Jakpus mengabulkan permohonan pemindahan tahanan Kerry Riza, anak Riza Chalid, ke Rutan Salemba karena alasan kesehatan. Terlibat korupsi minyak triliunan, apa dampaknya bagi kasusnya?

Kejaksaan Agung melanjutkan langkah tegas dengan penyitaan aset Riza Chalid, sebuah rumah di Kebayoran Baru, guna memperkuat bukti kasus TPPU dan korupsi tata kelola minyak. Apa peran aset ini?

Dalam dakwaannya itu, ternyata disebutkan adanya peran Riza Chalid dalam perkara tersebut yakni sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).

Kejagung menekankan pentingnya asas timbal balik (resiprokal) antarnegara dalam proses pengejaran kedua tersangka tersebut.

Riza Chalid terlibat dalam korupsi Pertamina dengan modus intervensi kebijakan, merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Termasuk Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.