Komisi III DPR RI

Komisi Yudisial (KY) memperkuat pengawasan terhadap hakim dengan memanfaatkan analisis transaksi keuangan dari PPATK.

Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas untuk memastikan penanganan perkara korupsi tetap berjalan pasca pengunduran diri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, menjaga integritas dan transparansi proses hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti peningkatan **kepercayaan publik Polri** berdasarkan survei Litbang Kompas, membuktikan kinerja institusi kepolisian berdampak positif dan dirasakan masyarakat.

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, membenarkan dirinya sempat diperas oleh utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta. Modus penipuan KPK gadungan ini berhasil diungkap berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Komisi III DPR RI mengecam keras penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan berjanji mengawal tuntas Kasus Penyerangan Aktivis KontraS ini, menuntut penanganan cepat serta profesional dari kepolisian.

Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M. Saleh, menyoroti 8 Poin Percepatan Reformasi Polri sebagai tantangan bagi institusi kepolisian untuk berbenah dan meningkatkan kinerja di mata masyarakat.

Istri mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Joice Fatholon Pentury menceritakan kasus suaminya Petrus Fatlolon

Purnawirawan Polri Safaruddin mengatakan di Madura untuk masuk bintara harus membayar Rp100-200 juta

Rikwanto dari fraksi Golkar menyoroti fungsi penegakan hukum dan reskrim yang ada di tubuh polri

"Bagaimana kerja hubinter untuk kasus Riza Chalid," tanya Hinca

Habiburokhman emosi, ketika mendengar adanya oknum dari masyarakat sipil merasa tidak diikutsertakan dalam pembahasan RUU KUHAP

Habib Aboe Bakar Alhabsyi menduga narkoba di Indonesia dibekingi para pejabat

"Pesan ke Kapolri tolong tuntaskan kasus Brigadir Nurhadi di NTB, katanya meninggal dikeroyok atasannya, ini mengganggu institusi," tegas Benny

Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus

Taufik Basari menilai putusan MK menimbulkan dilema jika dijalankan akan menabrak konstitus

Hinca mengatakan, Polri seperti tidak bisa mengurus bawahannya sendiri

tindakan eks Kapolres Ngada Fajar sudah mencoreng citra polisi. Oleh karena itu perlu ditindak tegas,

Pengakuan korban kekejaman sirkus Taman Safari hingga tuntut keadilan di DPR RI.

Begini cara kader PAN anggota Komisi III DPR RI berbagi rezeki di bulan puasa.