Ketua MPR Zulkifli Hasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan dugaan pelanggaran pemilu Ketum PAN Zulkifli Hasan terkait kampanye anak saat bagi-bagi minyak goreng dalam agenda PAN. Laporan dihentikan karena Bawaslu menilai tidak memenuhi syarat materil.

"Sumber daya manusia kita banyak yang terampil dan ahli, kita berharap nanti tidak usah ke luar negeri lagi, cukup di dalam negeri saja, bahkan yang dari luar negeri datang ke sini, itu bisa menambah devisa," ia melanjutkan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti insiden kerusuhan di Papua yang berawal dari aksi penghinaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Dia pun meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla fokus menuntaskan masalah tersebut.

"Pemilu serentak sudah lama usai, Mari rajut kembali Sang Merah Putih," tutup pantun Zulkifli yang kemudian mendapat sambutan meriah.

Zulkifli menyebut ada 5 hasil kajian yang dilakukan selama ini.

Perlu diketahui, UUD 1945 memang sudah beberapa kali dilakukan amandemen. Diantaranya pada 19 Oktober 1999, kemudian 18 Agustus 2000. Lalu 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002.

Ketua MPR Ingatkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Harus Hati-Hati. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Jokowi adalah pertama lokasi. Serta sarana prasarana pendukung yang meliputi sumber air.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menutup sidang tahunan MPR dengan sebait puisi. Puisi tersebut menyinggung presiden Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Pemilu 2019 baik Pileg maupun Pilpres harus dipahami sebagai kompetisi antar sesama anak bangsa. Sehingga apa pun hasilnya, kata dia, merupakan kemenangan semua bangsa Indonesia.

Menurut dia, kedua mantan presiden itu tidak hadir karena alasan kesehatan.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo menilai wajar jika partainya tak diajak bicara soal pembagian kursi menteri. Pasalnya, lanjut dia, PAN memang berada di luar koalisi Jokowi.

MPR Segera Revisi Tatib Pemilihan Pimpinan. MPR juga akan memberikan rekomendasi terkait amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, pada periode yang ia pimpinan MPR belum bisa menyelesaikan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Zulkifli tidak tegas menyatakan apakah PAN tertarik bergabung atau tidak. Dia hanya mengatakan akan ikut saja.

"Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial. Jadi kami ingin betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi," kata Bara

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini menegaskan presiden memiliki hak prerogratif untuk memilih kabinetnya. PAN, lanjutnya, juga akan mendukung pemerintahan Jokow-Ma'ruf sepenuhnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mendatangi RSUD Tarakan menjenguk korban luka akibat ricuh demonstrasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hadir mendampingi Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari PAN Saleh Daulay.

Dia mengatakan, setelah melihat kondisi dan berbicara langsung dengan korban di RS Tarakan, tak semuanya adalah pendemo. Melainkan warga biasa yang tak tahu apa-apa.

Tiga Wakil Tak Hadiri Acara Bukber di Rumah Ketua MPR. Sekjen PAN juga menjelaskan alasan Muzani tak hadir dalam acara tersebut. Kata dia, Muzani sedang menjadi tuan rumah pertemuan para Sekjen koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Buka Puasa Bersama Jokowi, Zulkifli Bicara Merajut Merah Putih Usai Pilpres. Menurut Zulkifli Pemilu adalah acara lima tahunan yang wajar untuk dilakukan. Sehingga siapapun yang menang harus bisa mempersatukan rakyat setelah Pilpres.

"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan, habis energi," ujar Zulhas.