Kemudahan Bisnis Indonesia

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ibu Kota Negara (IKN) sudah selesai. Rancangan regulasi ini akan mengatur tentang kemudahan berusaha di ibu kota baru ini sudah ditandatangani dan tinggal menunggu dipublikasikan.

Mantan kuli bangunan di Sukabumi, Jawa Barat berhasil membangun bisnis rumahannya dengan memproduksi oleh-oleh khas, yakni Mochi. Dengan memakai nama brand Mochi Kaswari Bakat Jaya, Ujang selaku pendirinya bisa mendapatkan omzet mencapai Rp300 juta per bulannya. Ini potretnya:

Cerita mantan guru pilih banting setir jadi wirausahawan muda

Untuk tahun 2022 juga telah diterbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur arah kebijakan penyusunan APBD dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

Bahlil menyebut, dirinya pun sempat mendapatkan laporan dari Bank Dunia saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke AS pada Juli lalu. Sebelumnya pun dia pernah mengatakan kunjungannya ke AS memang untuk mengurus masalah EoDB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan aturan yang menghambat perizinan berusaha dipangkas. Dirinya juga akan terus mempermudah layanan investasi di tengah pandemi Covid.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Bank Dunia di Washington DC.

Ma'ruf berharap dengan telah diterbitkannya surat izin tersebut, BWM di Pesantren Cipasung dapat segera beroperasi, mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma, optimis aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa meningkatkan Easy of Doing Business (EoDB) Indonesia ke peringkat 40 pada 2024. Dia mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 jadi modal utama.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan melakukan reformasi perizinan berusaha. Reformasi perizinan berusaha sangat penting dilakukan karena berbagai kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama dari masuknya investasi ke Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut. Kebijakan ini akan menjadi acuan dalam menjamin penataan alur pipa dan kabel bawah laut di wilayah perairan nasional.

Dalam peraturan bernomor 2/2021 menjelaskan legalisasi dokumen publik asing diperlukan untuk hubungan kerja sama internasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum tercantum pada UUD 1945.

Dia menyadari, ada beberapa sektor yang memang masih lemah. Di antaranya adalah perizinan untuk mendirikan bangunan, perdagangan lintas negara, memulai usaha, pendaftaran properti, dan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Kepanjangan SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan. Ketahui syarat dan cara membuatnya berikut ini.

Keberhasilan itu pun menyambung kerjasama yang sudah terjalin selama lebih dari 12 tahun lamanya.

Mengutip survei Ease of Doing Business (EODB), kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Namun, untuk indikator memulai bisnis, Indonesia berada di peringkat 140.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala.

Ma'ruf Amin berharap para unit kerja harus lakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan hal tersebut kata dia pekerjaan terkait administratif dapat dilakukan dengan cepat, mudah.

Inpres ini ditujukan kepada para menteri kabinet Indonesia maju, sekretaris kabinet, kepala kepolisian Indonesia, jaksa agung serta para kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Managing Director and Chief Credit Officer Michael Taylor mengungkapkan Vietnam dinilai memiliki produk ekspor yang mirip dengan China dan telah memiliki pabrik-pabrik untuk barang ekspor terutama untuk barang elektronik.