keadilan fiskal

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyegel 29 unit yacht mewah yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan dan pajak, menegaskan komitmen penegakan keadilan fiskal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp17,6 miliar untuk perpustakaan pada tahun 2026, sebuah inisiatif penting untuk menguatkan literasi di wilayah tersebut.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi dan konsultasi perpajakan, memperkuat pendampingan pajak UMKM di seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk task force bersama. Langkah ini bertujuan merumuskan sistem Pajak Berkeadilan MUI yang lebih adil dan akuntabel, demi kesejahteraan rakyat.

Rapat Paripurna DPRD Jabar menyoroti Rancangan APBD Jabar 2026 sebesar Rp28,78 triliun. Fraksi-fraksi mengkritik efisiensi, keadilan fiskal, dan kinerja birokrasi, memicu pertanyaan besar tentang prioritas anggaran.

Kanwil DJP Papabrama dan Kejati Papua memperkuat sinergi penegakan hukum pajak untuk keadilan fiskal. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Tanah Papua.

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk melindungi martabat Masyarakat Adat Dayak. Apa langkah konkret yang diambil untuk mewujudkannya?