Kawin Kontrak

Praktik kawin kontrak masih terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Bupati Ade Yasin sedang menyusun payung hukum untuk melarangnya.

Warga Arab Saudi, Abdul Latif diduga sudah merencanakan pembunuhan terhadap istri sirinya, warga Cianjur bernama Sarah (21). Proses pemeriksaan polisi belum dilanjutkan karena tersangka meminta pendampingan hukum dari Kedutaan Besar Arab Saudi.

Diah meminta, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pencegahan kawin kontrak berkedok nikah siri. Caranya dengan memberikan pembekalan, pembinaan dan pengawasan kepada para penghulu atau amil.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmavati, segera membuat peraturan guna mendukung Peraturan Daerah terkait larangan kawin kontrak termasuk di Cianjur, Jawa Barat, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Untuk itu, dia mendukung, adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan kawin kontrak. Harapannya dapat memberikan dampak preventif kepada pelaku kawin kontrak.

Setelah didapat data yang pasti, ungkap dia, pihaknya akan menjamin kesehatan, pendidikan hingga jenjang SMA sederajat. Bahkan anak hasil kawin kontrak yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, akan dibuatkan kartu BPJS kesehatan.

Pengembangan sektor pariwisata bisa menjadi salah satu solusi mengatasi fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, Bogor maupun di Cianjur, Jawa Barat. Namun hal ini harus disertai peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Meskipun demikian, kata dia, Polres Bogor siap mendukung keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menghilangkan kesan buruk kawin kontrak dari objek wisata Puncak Cisarua.

Kasus ini terungkap bermula dari informasi beredarnya video di situs berbagi Youtube ‎yang menawarkan adanya wisata seks halal di Puncak, Bogor.

Ia menjelaskan modus kawin kontrak ini pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya menimpa perempuan Indonesia yang saat itu menikah dengan laki-laki asal Cina, dan proses tersebut dilakukan secara sepihak.

Kawin kontrak merupakan sesuatu hal yang haram, sehingga pelakunya akan tetap dikenakan hukum zina ketika berhubungan.

Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan para pelaku yang terlibat dalam perkara kawin kontrak di kawasan Puncak bukanlah warganya. Mereka berasal dari daerah yang bersebelahan dengan Kabupaten Bogor.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat memastikan bahwa kawin kontrak merupakan suatu hal yang diharamkan. Sehingga pelakunya tetap dihukum zina ketika berhubungan.

Kapolres Bogor, AKBP M Joni menjelaskan, untuk melakukan kawin kontrak ini calon laki-laki harus menyiapkan mahar uang tunai Rp7 juta. Dengan mahar itu durasi perkawinan telah disepakati antara muncikari dan kedua calon mempelai selama 5 hari.

Cukup banyak masyarakat Indonesia yang kawin kontrak di Negara Tiongkok. Pengalaman mereka pun berbeda-beda, ada yang bernasib baik ada pula yang bernasib pilu.

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Magdalena Sitorus mengatakan praktik tindak pidana perdagangan orang berkedok kawin kontrak yang terungkap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan.

Mahkamah Agung: Kawin kontrak itu prostitusi terselubung. Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan kawin kontrak atau yang dikenal dengan nikah Mut'ah sebagai prostitusi terselubung. Pernyataan ini disampaikan karena kawin kontrak tidak selalu berdampak baik, bahkan cenderung merugikan kaum perempuan.

Turis boleh menikahi wanita yang maksimal lebih muda 25 tahun darinya, asal membayar mahar setara Rp 88,1 juta

Biaya menikah di negeri kaya minyak itu rata-rata setara Rp 367 juta

Ini bukan pertama kalinya WNA asing menikahi wanita Cianjur dengan surat nikah palsu.