Kasus Suap Bupati Morotai

Rusli dinilai terbukti bersalah telah memberikan uang Rp 2,989 miliar kepada Akil Mochtar.

Akil mengklaim jika dirinya tidak pernah dihubungi kuasa hukum Rusli, Sahrin Hamid untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Selain Akil, saksi lain dari Pontianak juga tidak bisa hadir dalam sidang.

Akil menilai keterangannya dalam perkara ini sudah tidak relevan.

Selain Akil, Panitera Hakim MK, Kasianur Sidauruk juga turut dihadirkan sebagai saksi.

Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Borobudur.

Dia berdalih komunikasi itu tidak bermaksud untuk melobi Akil, hanya menegaskan ada yang tak beres.

Rusli Sibua didakwa terkait suap pengurusan sengketa Pilkada Morotai tahun 2011 di MK.

"Studi banding ke Kemendes PDTT, ada kurang lebih 40 orang kades. Di sela-sela tugas, kami menjenguk."

Achmad Rifai selaku kuasa hukum Rusli menyatakan keberatan atas putusan tersebut.

Rusli Sibua sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi.

Rusli beralasan belum memberikan surat kuasa kepada penasihat hukum untuk mendampinginya di sidang Tipikor.

Penundaan sidang itu bermula saat Rusli menjelaskan alasan kuasa hukumnya tidak bisa hadir dalam persidangan.

Dia protes kenapa pemberi suap dalam kasus itu tak dijadikan tersangka.

Berkas perkara dinyatakan lengkap usai Rusli diperiksa penyidik, kasus sengketa pilkada Morotai resmi ke penuntutan.

Kubu Bupati Morotai siap menghadirkan sejumlah pihak.

KPK sendiri menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.

Tersangka Bupati Morotai itu tampak santai usai menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

Kita siap, itu hak semua orang. Mau nota keberatan atau apa pun what ever lah, silakan.

Menurut dia, KPK sebagai penegak hukum yang memiliki integritas harus menginformasikan ke pihak pengacara.