Kapal China

Kabarnya langit tampak paling menyala di dekat area pelabuhan.

Kapal berbendera China kerap melakukan pelanggaran di zona maritim negara lain, salah satunya Indonesia. Lembaga pemikir non profit yang berbasis di Washington, CNA telah melakukan penelitian terkait sejumlah pelanggaran ini.

Sebuah foto yang disebut-sebut kapal induk Indonesia yang terbengkalai adalah hoaks. Kapal induk itu sempat dimiliki Uni Soviet. Kemudian kapal dibawa ke China dan diperbaiki kembali hingga menjadi kapal induk untuk keperluan angkatan laut China

Sebanyak 14 anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal ikan berbendera China telah kembali ke Indonesia. Mereka bertemu dengan Menteri Luar Negeri setibanya di Jakarta pada Minggu (10/5) siang.

"Satuan Tugas Tindak Pidana Orang Bareskrim akan mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut," tutur Ferdy

Keluarga dua anak buah kapal (ABK) Longxing 629 China yang dilarung di Selandia Baru tak terima diperlakukan seperti itu. Mereka telah menyiapkan pengacara untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

"DPR mendesak Kemlu segera memanggil Dubes RRT untuk meminta penjelasan alasan pelarungan jenazah ABK Indonesia, serta praktik kerja dan perlakukan tidak manusiawi yang dialami ABK asal Indonesia," kata anggota Fraksi PPP itu.

Pemeriksaan dilakukan secara virtual setelah mereka tiba di Tanah Air. Menurut Sambo, pemeriksaan akan dilakukan secara online, mengingat para ABK harus melakukan karantina diri sesuai protokol kesehatan virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.

Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para ABK ini telah menjalani karantina di Busan selama 14 hari sejak mereka diturunkan dari kapal pada 24 April lalu.

"Selain itu pemerintah China harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, dan memberantas praktik-praktik serupa lainnya," ungkap Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan, kasus TPPO yang menyasar ABK bukan kali pertama terjadi. Selain kasus di Benjina, LPSK pernah beberapa kasus TPPO yang peristiwanya mirip dengan apa yang terjadi dengan ABK di kapal Long Xing, di antaranya kasus di Jepang, Somalia, Korea Selatan dan Belanda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tengah melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap perusahaan yang menempatkan 46 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera China itu.

Kabar mengejutkan tengah beredar dan disiarkan oleh stasiun TV Korea Selatan. Dalam berita terebut, anak buah kapal (ABK) yang merupakan WNI diduga menjadi korban perbudakan modern.

Sukamta memandang secara teknis, pengamatan di kawasan laut Natuna terjadi tumpang tindih.

Hikmahanto yang baru saja diangkat menjadi Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan alasan kecurigaannya. Selama ini yang mengambil ikan-ikan di Natuna Utara justru militer China yang menyamar. Namun, kata dia, ini masih perlu diverfikasi lagi.

Sejak akhir tahun 2019 Indonesia kembali bersengketa dengan China perihal Laut Natuna. Belakangan ini tersebar sebuah video yang merekam proses saat TNI mengusir kapal coast guard China di perairan Natuna dilansir dari unggahan video Instagram @makassar__iinfo.

India memprediksi dalam beberapa tahun ke depan China berani mengerahkan kapal induknya ke wilayah Samudra Hindia.

Kapal-kapal China juga pernah memasuki Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna pada Maret 2019.