Huntap

Pemerintah Kabupaten Sigi mendesak kepala desa proaktif mendata warga yang belum menerima Bantuan Gempa Sigi, memastikan semua terdampak akan mendapatkan tenda dan hunian sementara.

Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, total huntap yang telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 357 unit.

BNPB mempercepat proses pembangunan 103 hunian tetap di Desa Dolok Nauli, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Paket bantuan ini disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi bagi penyintas bencana.

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.

Tito menekankan, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak.

Tito Karnavian menyatakan strategi percepatan pembangunan huntara dan huntap merupakan langkah untuk memberikan hunian layak kepada penyintas bencana.

Lahan HGU menjadi salah satu opsi bagi penyediaan huntap dengan skema komunal, jika pemerintah daerah setempat kesulitan menyediakan lahan pembangunan huntap.

Hal paling berkesan bagi Deri dan Mijah, ialah aspirasi mereka yang minta segera dibangunkan huntap komunal, langsung direspon positif oleh Tito Karnavian.

Bantuan tersebut terdiri atas 276 paket perlengkapan ibadah, 276 paket sembako, 276 paket perlengkapan dapur, dan lima tempat penyimpanan air (toren).

Tito mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi telah menurun drastis dibandingkan kondisi awal pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025.

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Proses rekonstruksi Aceh pasca banjir bandang November 2025 di Desa Tetingi, Gayo Lues, diwarnai polemik pungutan hunian sementara (huntara) dan distribusi bantuan yang tidak merata, mengancam integritas pemulihan.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu agar segera membentuk tim khusus pendataan.

Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

Sebanyak 36.669 unit diproyeksikan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sekitar 110 huntap telah rampung dibangun dan 1.359 unit lainnya sedang dalam

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan di Sumbar ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan huntara.