Hukuman Mati Koruptor

Menurut Willy, hukuman mati di masa modern sudah ditinggalkan oleh banyak negara.

Meskipun Undang-Undang memungkinkan, hukuman mati untuk koruptor di Indonesia tak pernah dijalankan karena berbagai faktor.

Burhanuddin dengan tegas menyatakan siap untuk 'sikat' siapapun yang lakukan korupsi, tanpa pandang bulu.

"Hukuman bisa lebih berat jika dalam penyidikan ditemukan terjadi saat Covid, maka bisa diancam hukuman mati"

Oleh karena itu, meski dihukum pidana mati apabila berkelakuan baik selama 10 tahun, maka pidana mati itu turun menjadi hukuman yang lebih rendah seumur hidup atau maksimal pidana penjara 20 tahun.

Artikel berjudul "Jokowi: Koruptor Dihukum Mati Kalau Masyarakat Tiongkok Berkehendak" hasil editan dari artikel aslinya. Dalam artikel aslinya tidak ada kata "Tiongkok".

Hal itu terungkap ketika Yudi memeriksa orang-orang yang menjadi lingkaran koruptor saat masih menjadi penyidik lembaga antirasuah.

Salah satu caranya yaitu dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) agar penanganan tindak pidana korupsi bisa memiliki impact yang besar terhadap keuangan maupun perekonomian negara.

Taufan mengambil contoh sejumlah negara di Eropa, salah satunya Skandinavia yang tingkat korupsinya tercatat sangat rendah.

“Komisi Kejaksaan memandang bahwa wacana penerapan pidana mati bagi para pelaku korupsi adalah jawaban sekaligus politik hukum pidana yang dilaksanakan institusi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan,” jelas Barita Simanjuntak.

"Terobosan hukum berupa penjatuhan sanksi pidana mati dalam proses penuntutan saya berharap dapat ditindaklanjuti pula dengan terobosan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi," kata Burhanuddin.

Timbul wacana hukuman mati untuk para koruptor. Presiden Jokowi memungkinkan saja bila masyarakat berkehendak bisa dimasukkan dalam RUU Tipikor.

Sikap inskonsistensi Presiden Jokowi itu seperti memberikan potongan penjara bagi koruptor setelah Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Walaupun tidak anti dengan hukuman mati, dia meminta jika hal tersebut dilakukan dan diterapkan secara selektif. Termasuk, kata dia, jika hukuman tersebut sudah masuk dalam revisi KUHP.

Dia menjelaskan walaupun hukuman mati sudah ada dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi kata dia faktor kemanusiaan harus ada.

Dia mengutip studi di California di mana mengatakan lebih mahal dari hukuman seumur hidup. Sebab, saat praktiknya banyak tenaga sumber daya disiapkan seperti pengamanannya, prosesnya dan sebagainya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait menyelipkan hukuman mati bagi koruptor dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

Buya Syafii Dukung Koruptor Dihukum Mati. Buya Syafii menilai korupsi menjadi salah satu akar penyebab kemiskinan di Indonesia. Selain itu korupsi dinilai pula telah sangat menggurita dan merugikan Indonesia.

Dia menyarankan lebih baik mengikuti undang-undang. Ketimbang, menerapkan hukuman mati tetapi langgar undang-undang.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hukuman mati bagi koruptor saja memiliki payung hukum bila aturannya dituliskan di revisi kitab undang-undang hukum pidana RKUHP yang saat hingga kini tengah belum dituntaskan DPR.