Hukum Digital

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan melatih ratusan penyuluh agama lintas iman untuk bijak memanfaatkan AI dan membuat konten kreatif, memastikan pesan kedamaian relevan bagi generasi muda.

Polda Gorontalo mengingatkan masyarakat pentingnya Bijak Bermedia Sosial. Penggunaan platform digital yang tidak tepat dapat berujung pada jeratan hukum, seperti kasus pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik, sehingga perlu kehati-hatian.

Pakar hukum mengapresiasi UU Perlindungan Anak Digital sebagai investasi krusial bagi masa depan generasi penerus, mengingat tantangan masif di ranah digital.

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan Regulasi Keamanan Digital Anak, PP Tunas, mulai Maret 2026 untuk melindungi anak-anak dari risiko daring, mendorong platform digital bersiap penuh.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Kominfotik telah melaporkan grup komunitas gay di Facebook kepada Komdigi RI. Pelaporan Grup Komunitas Gay NTB ini bertujuan menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif dari konten meresahkan yang bertentangan dengan nor

Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing masih dalam tahap wacana, belum digodok secara resmi, namun semangatnya untuk akuntabilitas platform daring sangat kuat.

Gelombang gugatan terhadap kecerdasan buatan (AI) kian marak, namun perdebatan mengenai Tanggung Jawab Penggunaan AI masih menjadi sorotan. Siapa sebenarnya yang patut disalahkan ketika teknologi disalahgunakan, mesin atau pemilik akal asli?

Pemkot Bogor mencatat nilai istimewa 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025 dari Kemenkumham. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.