Helikopter Kepresidenan

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Jhon Irfan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto beranggapan, Agus masih ingin tetap menggunakan prosedur militer dalam pemanggilannya itu.

Korupsi pengadaan helikopter AW 101 untuk kendaraan VIP/VVIP Presiden merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.

Korupsi pengadaan helikopter AW 101 untuk kendaraan VIP/VVIP Presiden yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan bila Irfan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Disebutkan Irfan turut memperkaya Agus sebesar Rp17,73 miliar dalam pembelian helikopter AW-101 yang rencananya akan ditampilkan saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada 9 April 2016.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Irfan terbukti bersalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK sudah melimpahkan berkas penyidikan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh (IKS) atau Jhon Irfan Kenway (JIK) ke tim jaksa penuntut umum pada Selasa, 20 September 2022.

Menurut Alex, setiap saksi yang dipanggil KPK diwajibkan secara hukum hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar, dan ketahui. Termasuk para petinggi di lembaga negara.

Ali berharap Agus kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Ali menyebut, panggilan pemeriksaan bisa dijadikan momen bagi Agus memberikan penjelasan kepada KPK.

Agus sendiri mangkir alias tak memenuhi panggilan KPK pada Kamis, 8 September 2022. Agus memprotes pemanggilan itu melalui kuasa hukumnya. Menurut dia, KPK tidak berhak memeriksa anggota TNI berdasarkan aturan.

Ali berharap Agus kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Ali menyebut, panggilan pemeriksaan bisa dijadikan momen bagi Agus memberikan penjelasan kepada KPK.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Jhon Irfan merupakan tersangka dalam kasus ini namun belum diumumkan oleh KPK.

Tim Biro Hukum KPK mengapresiasi hakim yang dinilai sudah sesuai dengan bukti dan ahli yang diajukan KPK. KPK menilai putusan hakim tersebut menjadi momentum untuk pengusutan perkara tersebut.

Dalam permohonannya, Jhon Irfan Kenway meminta hakim tunggal untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka dan mencabut pemblokiran aset-aset miliknya dan ibunya.

Ali meyakini jika gugatan yang dilayangkan Jhon Irfan Kenway terkait pengusutan kasus dugaan korupsi helikopter AW 101 akan ditolak.

Tim biro hukum KPK kembali menghadiri sidang praperadilan yang diajukan Jhon Irfan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (16/3). Agenda sidang kali ini pemeriksaan bukti pemohon dan termohon.

Selanjutnya, pengumpulan alat bukti dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara telah dilakukan KPK.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, Kejagung sejauh ini belum bergerak dalam penanganan kasus Heli AW 101. Hal itu lantaran perkara masih dalam ruang lingkup tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alex menyebut sejauh ini pihaknya belum bertemu secara langsung dengan pihak TNI. Alex menyatakan pihaknya bakal segera menyambangi markas TNI guna mendapat kejelasan soal penghentian kasus tersebut.

Andika berjanji akan menelusuri perkara heli tersebut hingga penyidikan dihentikan. Sebab sejak resmi menjabat sebagai Panglima TNI, Andika mengaku belum tahu banyak soal hal-hal yang menyangkut perkara di tubuh TNI.