Harmonisasi Aturan Daerah

Kementerian Hukum Kepulauan Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat harmonisasi aturan daerah Pangkalpinang untuk pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.

PPUU DPD RI mendalami isu krusial harmonisasi aturan daerah serta implementasi UU Pemda yang belum efektif, mengungkap tumpang tindih regulasi dan dampaknya.