Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Usai melaksanakan prosesi Siraman, Erina akan melangsungkan prosesi Midodareni pada Jumat (9/12) malam. Saat midodareni ini, keluarga besar Kaesang Pangarep akan hadir di rumah Erina.

Jokowi dan Iriana langsung disambut keluarga Keraton Yogyakarta di gerbang depan.

Warga menunggu cukup lama di depan gerbang Istana Kepresidenan di Yogyakarta untuk mengikuti Salat Id. Sebagian dari mereka akhirnya diizinkan bergabung dengan Presiden Jokowi dalam Salat Idulfitri di kawasan pusat Kota Yogyakarta itu.

Sri Sultan dan Ratu Hemas diketahui memiliki banyak kenangan di Kota Bandung, seperti di Taman Cibeunying, Pasar Cihapit dan restoran Ayam Goreng Panaitan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk bernostalgia di Kota Bandung. Dalam perjalanan, mereka berbincang mengenai kepemimpinan Indonesia.

Ketua DPD La Nyalla Mattaliti menegaskan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas bisa mengikuti pemilihan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 dari DPD. Hal itu, dia katakan, dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Hemas pun berdoa agar Sabam tetap sehat. Apalagi Sabam yang menjadi anggota DPD tertua akan menjadi pimpinan sidang dalam pembukaan sidang awal DPD pada 1 Oktober mendatang.

Mervin menegaskan, peraturan tidak bolehnya senator yang punya rekam jejak pelanggaran etik di BK adalah keputusan bersama. Kata dia, saat rapat panitia musyawarah (panmus) tidak ada anggota yang menolak.

Kubu Hemas Tuding Pengesahan Tatib DPD Akal-akalan Pendukung OSO. Senator asal Sulawesi Barat Asri Anas, mengatakan pengesahan tata tertib ini cacat formil. Dia juga menilai pengesahan tata tertib ini adalah akal-akal anggota pendukung Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO).

Anggota yang hadir kebanyakan dari provinsi di Pulau Jawa. Beberapa lainnya dari Lampung, Bali, Lombok, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Anggota DPD periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas harus menerima perlakuan tak menyenangkan saat akan menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, dalam Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (16/8). Undangan untuk dirinya tiba-tiba dicabut.

Usai Jenguk, GKR Hemas Sebut Buya Syafii Tak Terlihat Sakit. Permaisuri Keraton Yogyakarta ini sudah bisa beraktivitas seperti lazimnya orang sehat. Buya Syafii, lanjut GKR Hemas sudah bisa berdiri dan berjalan.

Selain GKR Hemas, ada tiga nama lainnya yang lolos menjadi senator dari DIY. Ketiganya adalah Hilmy Muhammad, Afnan Hadikusumo dan Cholid Mahmud. Cholid dan Afnan merupakan anggota DPD petahana. Sedangkan Hilmy menggantikan Hafidh Asrom yang gagal lolos kembali ke DPD RI.

Senator DPD non-aktif, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengadukan permasalahan dualisme kepemimpinan DPD RI kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin. Dia berharap, masalah tersebut dapat diketahui secara gamblang dan didoakan cepat mendapat keadilan oleh KH Ma'ruf Amin.

Bahas Pemilu, Pimpinan DPD RI Sambangi Rumah Cak Imin. Kedatangan Ratu Hemas untuk bertukar pikiran terkait menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019.

Artinya, Hemas tidak dapat diberhentikan sementara lantaran tidak berstatus terdakwa atas tindak pidana.

Anggota DPD RI sekaligus permaisuri Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepada Jokowi, Hemas menceritakan tentang konflik di DPD RI.

Menjelang penghujung tahun, Merdeka.com mencoba merangkum beberapa manuver politik yang terjadi sepanjang 2018. Seperti langkah politik Demokrat yang memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, hingga perebutan kursi pimpinan DPD.

Anggota DPD RI, GKR Hemas diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD sejak Kamis (20/12). Selain itu, GKR Hemas juga tak mendapatkan dana reses sejak tahun 2017.

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) RI memberhentikan sementara GKR Hemas sebagai anggota DPD RI. Pemberhentian sementara ini diputuskan BK DPD RI terhitung sejak Kamis (20/12).