grasi presiden

Terpidana mati kasus narkoba, Merry Utami dikabarkan mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (24/3). Hal itu diungkap kuasa hukum Merry Utami, Aisyah Humaida Musthafa.

Karena di Indonesia memakai sistem Pemerintahan Presidensil, terdapat hak prerogatif yang dimiliki seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan salah satunya yaitu memberikan grasi.

Terpidana hukuman mati, Wawan berencana mengajukan grasi atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. Ia merupakan dalang dari pembunuhan Sisca Yofie yang terjadi pada tahun 2013.

"Konsekuensinya tetap ditahan (jika grasi). Tapi kalau dia nyatakan banding, otomatis kasus belum berkekuatan hukum," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai, pemberian grasi terhadap mantan Gubernur Riau Annas Maanum merupakan hal yang tepat. Alasan dia yakni terkait kondisi dan usia Annas yang sudah lanjut usia.

Bukhori Yusuf menyayangkan pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun.

Saut juga menyatakan dengan adanya pengurangan masa tahanan koruptor dengan alasan kesehatan hanya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi. Terkait Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun, menurut dia hal tersebut bukanlah bentuk intervensi dari pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa atas potongan hukuman atau grasi kepada para sejumlah terpidana kasus korupsi. Namun langkah tersebut merupakan kewenangan Presiden sepenuhnya.

Mahfud juga menegaskan, pemberian grasi tersebut tidak menghilangkan hukuman terhadap Annas. Mantan gubernur Riau itu tetap terpidana dengan diampuni pengurangan hukuman.

Fadjroel menyebut Jokowi akan selalu taat terhadap penegakkan hukum di Tanah Air. Mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung pemberantasan korupsi.

Terkait berapa jumlah koruptor yang mengajukan grasi, Yasonna tidak menyebutkan detailnya. Ia menyebut hampir semua terpidana korupsi yang kini ditahan pernah mengajukan grasi ke Jokowi.

"Zaman Pak SBY dulu waktu presiden, sejalan dengan komitmen berantas korupsi seingat saya tidak pernah memberikan grasi untuk napi korupsi, engga pernah, dengan alasan apapun," ungkapnya.

Jokowi tidak menjelaskan lebih detail apa isi pertimbangan MA sehingga memutuskan memberikan grasi kepada Annas Maamun.

Terpidana kasus korupsi dan juga mantan Gubernur Riau, Annas Maamun akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin satu tahun lebih cepat dari masa hukuman. Sebabnya, permohonan grasi atau pengurangan hukuman disetujui Presiden Joko Widodo. Alasannya kemanusiaan.

Menurut Arsul, pemberian grasi dengan alasan kemanusiaan adalah yang lumrah. Selama semua isi vonis sudah dipenuhi dengan baik.

Presiden Jokowi memberikan grasi satu tahun terhadap terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan mantan Gubernur Riau Anas Maamun. Grasi itu diberikan Jokowi dengan alasan kemanusiaan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi.

Istana menutup rapat alasan memberikan grasi kepada koruptor Annas Maamun, terpidana kasus alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Bahkan, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman enggan menanggapi pertanyaan wartawan seputar pemberian grasi tersebut.

Terpidana yang diberikan grasi oleh Presiden adalah seorang mantan kepala daerah yang awalnya diberikan mandat oleh masyarakat untuk menjadi Gubernur. Namun justru kepercayaan yang diberikan tersebut malah digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi.