Golput

Data golput mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi.

DPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

Anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai tingginya angka golput di Pilkada 2024 karena beberapa faktor.

Polisi mengajak masyarakat termasuk para pekerja untuk tidak golput di Pilkada 2024.

"Besok pagi datang ke TPS. Gunakan hak pilih saudara, jangan golput," kata Sultan HB X

Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.

"Kamu tuh harus menentukan masa depan kamu, jangan sampai diatur sama orang-orang yang tidak kompeten,” ujar Ridwan Kamil.

Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana

Ternyata seseorang yang mengajak orang lain bersikap golput di Pemilu 2024 bisa terancam pidana dan denda.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengatakan pada pemilu terakhir tercatat sebanyak 5 persen pemilih menjadi Golput. Hal tersebut lantaran adanya permasalahan administratif terlebih pada warga penghuni rumah susun sehingga enggan untuk datang ke TPU.

KPU menyatakan tingginya angka golput di sejumlah daerah tidak bisa dilihat dari satu faktor tunggal. Pemilih abstain di pilkada salah satunya karena masalah administratif.

Penyebab golput terjadi karenanya pemerintah memaksakan pilkada di tengah pandemi. Kandidat yang dihadirkan juga menjadi calon kepala daerah bukanlah harapan rakyat. "Ini tamparan keras bagi calon kepala daerah terpilih."

Alasan kedua, karena masyarakat merasa perbaikan ekonomi tidak berubah meksi ada calon kepala daerah yang baru. Salah satunya dinilai Adi di wilayah Tangerang Selatan.

Ada sekitar 100,3 juta orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

Angka Golongan Putih (Golput) pada pemilu tahun ini diperkirakan akan menurun. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari melihat kecenderungan masyarakat saat ini lebih antusias untuk turut serta melakukan pencoblosan.

Demi Masa Depan Bangsa, Masyarakat Diminta Tak Golput. Dia melanjutkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih sudah semestinya hadir di tempat-tempat pemungutan suara. Dia pun mengajak tidak ada yang Golput.

"Jangan sampai Golput, pemilu, milih presiden dan anggota dewan perwakilan bukan memilih pemimpin sangat baik, tapi memilih pemimpin orang yang lebih baik daripada orang tidak baik. Presiden mana yang kita butuhkan, saudara-saudara pilih sendiri sesuai dengan yang Anda butuhkan," jelas Mahfud.

Dari temuan survei yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS), jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan atau yang merahasiakan pilihannya semakin berkurang. Undecided voter Pilpres turun dari 15,7 persen pada bulan Januari menjadi 9,2 persen pada bulan April, atau menyisakan satu digit.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah hak setiap warga negara. Namun, dalam perspektif sebagai warga bangsa yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara roda pemerintahan menggunakan hak pilih adalah hal yang mutlak.

Sebagai aktivis mahasiswa, Fajar Suganda akhirnya mengalah. Dia menuruti nasihat ibunya. Berangkat kembali ke kota tempatnya kuliah untuk melanjutkan perjuangan menurunkan rezim Soeharto dengan menyuarakan Golput (Golongan Putih).