Fatwa Haram

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menegaskan praktik mafia tanah hukumnya haram dan termasuk bagian dari dosa besar. Hal itu tertuang dalam fatwa MPU Aceh tentang mafia tanah dalam perspektif Hukum Islam dan Adat Aceh.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jember mengeluarkan fatwa haram terhadap kegiatan Joget Pargoy. Keluarnya fatwa ini setelah maraknya fenomena Joget Pargoy dalam banyak kegiatan atau acara di wilayah tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa haram jual beli mystery box pada marketplace. Fatwa haram tersebut dikeluarkan MUI Sulsel karena dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia sedang mengkaji fatwa hukum terkait Cryptocurrency dan juga Fintech, khususnya soal pinjaman online. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir pinjol menjadi masalah di tengah masyarakat.

Animo masyarakat terhadap investasi aset kripto semakin hari kian banyak terutama dari kaum milenial. Hal ini ditunjukkan oleh semakin ramai dan meningkatnya transaksi di banyak crypto exchange terdaftar resmi di Indonesia, salah satunya di Indodax.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu kembali mengingatkan soal fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keluar pada akhir November 2020 lalu. Salah satunya terkait fatwa haram bagi orang kaya atau mampu namun menunda pendaftaran haji.

Secara lebih spesifik, Agama Islam memberikan istilah untuk bahan makanan yakni berupa halal, haram, dan syubhat (meragukan). Pemberian label terhadap makanan tersebut tak lain berdasarkan pada sumber, kebersihan, cara pengolahan, hingga cara pembuangannya.

Informasi unggahan foto berisi MUI berikan fatwa haram pada kuas bulu babi adalah tidak benar. MUI hanya mengeluarkan fatwa HALAL pada produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan (tertentu). MUI tidak menetapkan fatwa haram

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai perlu adanya kajian termasuk secara ilmiah, sebelum menetapkan fatwa terkait penggunaan vape atau rokok elektrik. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Rumadi Ahmad.

"Merokok e-cigarette hukumnya adalah haram sebagaimana rokok konvensional karena merokok e-cigarette termasuk kategori perbuatan mengonsumsi kahaba’is (merusak atau membahayakan)," terang Wawan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Wakil Presiden RI terpilih, Ma'ruf Amin, mendesak penegakan hukum dalam aksi pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mengatakan, MUI telah mengeluarkan fatwa haram sejak 2016 lalu.

Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Riau disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Warga terdampak geram dengan kondisi yang selalu mereka alami setiap tahunnya ini. Salah satu warga Pekanbaru, Zulkarnain Kadir mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram membakar hutan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan belum tahu soal fatwa tersebut.

Bekraf Harap yang Terbaik Tentang Fatwa Game

Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan bahwa masyarakat harus memilih pada Pilpres 2019 nanti. Sebab, jika tidak memilih atau golput, maka hukumnya haram. Calon wakil presiden Ma'ruf Amin, mengatakan, fatwa itu sudah dikeluarkan sejak lama yakni pada 2014 lalu.

Amirsyah menyebut pihaknya masih terus meminta masukan pelbagai pihak sebelum memutuskan fatwa PUBG. Kajian-kajian yang masuk ke MUI akan dipertimbangkan dengan baik.

Menurut guru besar yang baru saja menghabiskan masa jabatannya sebagai rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini, agama seharusnya menjadi dasar umatnya untuk bersiyasah atau berpolitik, bukan sekadar dijadikan alat.

Seperti di Arab Saudi yang April lalu baru saja meresmikan bioskop di Kota Riyadh. Sebelumnya, kata JK, mereka jika ingin menonton film di bioskop perlu keluar dari Saudi.

Mufti Mesir keluarkan fatwa haram beli 'likes' Facebook. Fatwa itu secara khusus mengutuk perbuatan membeli 'likes' di Facebook untuk menambah jumlah pengikut (follower).

MUI keluarkan fatwa aktivitas media sosial. Fatwa tersebut memuat 5 poin, antara lain mengharamkan postingan yang berbau, ghibah, fitnah, hoax, hingga pornografi.