Tetapi, dalam Peraturan Wali Kota Bandung nomor 21 tahun 2020, Pasal 21 ayat 5 dikatakan angkutan sepeda motor berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan diperuntukkan bagi kondisi gawat dar

Ojek daring bisa memasang penyekat tersebut selagi menunggu lisensi atau disesuaikan dengan aturan atau standar yang berlaku.

Sejak diterapkan bahwa ojol tak boleh mengangkut penumpang, penghasilan mereka menurun drastis. "Selama ini hanya dapat orderan untuk makanan atau minuman saja, jumlah sedikit sekali. Dalam sehari paling dua atau tiga kali," ujarnya.

Monita mengatakan kelonggaran tersebut dapat dimaklumi karena menunjukkan bahwa telah terbentuk kesadaran kolektif, baik bagi mitra pengemudi maupun penumpang, dalam adaptasi pemberlakuan normal baru.

Hal itu menyusul kebijakan layanan angkut penumpang yang masih belum berlaku untuk wilayah penyangga Jakarta, seperti Kota Bekasi maupun Kota Depok.

"Bila ojol (ojek online) kembali mengangkut penumpang, maka tak ada lagi jaga jarak. Kita masih menegakkan aturan jaga jarak. Karena di Perwali 44 itu kan kita berlakukan sosial dan physical distancing," kata Dedie

PSBB Transisi, Ojek Online Kembali Angkut Penumpang. Mulai hari ini, Pemprov DKI Jakarta kembali mengizinkan ojek pangkalan maupun ojek online untuk mengangkut penumpang pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

Grab telah menyiapkan beberapa langkah dalam mengadaptasi bisnisnya untuk tetap berkembang dalam kondisi new normal.

Seharusnya Iwan bisa mengantongi Rp250.000. Sesuai tarif yang tertera di aplikasi. Namun dia mengaku ikhlas dan tak mempermasalahkannya.

Berikan Bantuan Sosial Covid-19, Pemprov Jabar Libatkan Ojek Online. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bansos senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi Covid-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi dengan memberdayakan ojek

Djoko mengatakan, para ojek online itu di bawah naungan perusahaan unicorn yang nilai valuasinya sudah miliaran dolar. Semestinya kondisi mereka diperhatikan oleh perusahaan raksasa tersebut.

Dari dua aturan itu, yang paling tepat untuk diterapkan saat ini yakni Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Sebab, Permenkes tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain masker dan hand sanitizer, Imam meneruskan, Dompet Dhuafa juga membagikan amanah dari donatur berupa sejumlah paket ibadah untuk dapat didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Menurutnya, alasan memasukkan ojol sebagai masyarakat rentan karena para driver akan minim mendapatkan penghasilan karena larangan angkut penumpang dan pembatasan transportasi.

Potret Lesu Pengemudi Ojek Online di Kawasan Cibubur. Merebaknya wabah virus Covid-19 menyebabkan aktivitas ojek online di kawasan tersebut lesu.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial NH, dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelecehan terhadap seorang ibu muda di Jember, Jawa Timur. NH yang merupakan warga Kecamatan Rambipuji, Jember itu dilaporkan oleh NV (27), ke Mapolres Jember pada Jumat (31/01) siang.

Dia mengungkapkan, harga yang mereka terapkan telah dikalkulasi berdasarkan upah pendapatan daerah yang berlaku. Sehingga, menurutnya, pihaknya berusaha membantu baik pelanggan maupun pengemudi ojek online mendapatkan layanan yang murah dan ramah.

Arif Yudha, Kepala Kantor Perwakilan Maxim Solo mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Solo. Pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan tarif. Sebagai pelaksana di daerah, lanjut Yudha pihaknya hanya diberi wewenang untuk melayani pendaftaran, mengisi saldo dan membuat peta.