Politikus Gerindra itu menyebutkan untuk pengerjaan pembebasan lahan pada 2021, DKI mendapat suntikan dana bersifat pinjaman sekitar Rp 1 triliun.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan acara Formula E yang rencananya akan digelar di ibu kota.

Pasalnya, saat ini curah hujan di Jakarta sudah sangat tinggi dan dikhawatirkan akan menyebabkan banjir disejumlah daerah apalagi tidak di barengi dengan penanganan sampah yang maksimal.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan apakah kebijakan yang diambil pemerintah pusat telah dibahas bersama dengan para kepala daerah di Jawa-Bali. Belum lagi, katanya, pemaparan disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, soal kebijakan itu tidak jelas.

"Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," sindir Iman.

Politikus Gerindra itu mengatakan, selain Plt Sekwan, beberapa anggota DPRD juga terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri. Namun sebagian dari mereka telah dinyatakan negatif Covid setelah jalani isolasi mandiri.

Gilbert turut menyoroti upaya pelacakan yang dilakukan Pemprov. Melihat kondisi Jakarta saat ini, ia menuturkan kualitas pelacakan Pemprov sangat lemah bahkan publik tidak mendapat informasi tentang jumlah orang yang dilacak akibat penularan Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyarankan adanya evaluasi proses penerimaan guru-guru. Selain itu, menurutnya perlu adanya tes psikologi saat proses seleksi penerimaan guru.

Politikus Gerindra itu merinci, anggaran kegiatan DPRD terbagi menjadi dua. Pertama, kegiatan untuk anggota DPRD, kedua, kegiatan sekretariat dewan.

Menurut Bahri adanya anggaran untuk kegiatan 'ngaco' diduga karena salah input kegiatan dalam satu sistem.

Bahri menambahkan, dari seluruh poin yang dimuat dalam draft rancangan APBD 2021, hanya RKT mendapat evaluasi dan diminta untuk mengalihkan anggaran yang dinilai tidak tepat dalam kegiatan tersebut.

Aisah mengungkapkan, reaksi mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap keputusan PSI dengan walk out dalam rapat paripurna dinilai tidak menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat. Seharusnya, dia menambahkan, fraksi lain beradu gagasan kala berbeda pandangan tentang urgensi adanya kenaikan anggaran pendapa

Politikus PDIP itu tidak menerima alasan guru tersebut mencatut nama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dan Mega, karena spontanitas. Sebab, imbuh Pras, dari banyak contoh, nama dua tokoh tersebut sangat sentral dengan jabatan publik.

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Taufik Zoelkifli mengatakan anggotanya tidak melakukan walk out saat PSI menyampaikan pandangan umum tentang raperda perubahan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Politikus Gerindra itu mengatakan, Jakarta harus terus beradaptasi untuk penataan kota baik darat maupun wilayah perairan, khususnya sektor wisata.

Arifin menjelaskan untuk pengangkatan PAW sudah sesuai aturan dan sudah dibahas dalam rapat Bamus DPRD DKI. Selain itu, proses pembahasan sudah melalui tahapan administrasi.

Kata Taufik, penambahan itu tidak mengubah struktur anggaran yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS sebelumnya. "Enggak ada penggeseran anggaran, tetap segitu," ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor mengaku masih meragukan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait pembatalan kenaikan gaji dan tunjungan anggota dewan pada tahun 2021.