Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Syarif memperkirakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan akan cair pada awal Maret 2021. Ia menyebutkan saat ini, Pemprov DKI masih dalam tahap negosiasi dengan warga pemilik bangunan di bantaran sungai.

"2021 sedang berjalan, sebutnya itu sedang negosiasi harga. Saya perkirakan bulan awal Maret sudah bisa ditransfer dari pusat," kata Syarif, Rabu (16/2).

Politikus Gerindra itu menyebutkan untuk pengerjaan pembebasan lahan pada 2021, DKI mendapat suntikan dana bersifat pinjaman sekitar Rp 1 triliun.

Sebenarnya, imbuh Syarif, pembebasan lahan yang akan dikerjakan pada 2021 merupakan program 2020. Namun eksekusi pembebasan lahan tertunda akibat pandemi Covid-19 dan banyaknya peta inventaris oleh Pemprov DKI.

"Sejak akhir 2020 dari September itu sudah bergerak itu negosiasi peta invent tapi ada yang kekurangan berkas kemudian terpending. Kalau pembebasan lahan sulit sulit gampang. Gampangnya itu ada uangnya, sulitnya cross check dokumen dokumen bermasalah," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan untuk penanggulangan banjir di Jakarta akan menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penanggulangan itu meliputi pengerukan lumpur, pengadaan pompa air, hingga pembebasan lahan. Dia menyatakan dana untuk penanggulangan banjir mencapai Rp1 triliun.

"Yang saya tahu, itu (Rp1 triliun) digunakan untuk di antaranya program pengerukan sampah, program drainase vertikal, program pompa, kemudian juga program pembebasan lahan," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi menyatakan pihaknya telah menganggarkan ratusan milliar untuk pembebasan lahan dalam pengendalian banjir Ibu Kota. Dia menyatakan anggaran tersebut menggunakan dana pinjaman PEN yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Sebesar Rp780 miliar, (sisa dana digunakan) untuk pengadaan pompa, ada untuk pencatatan curah hujan, alat ukur debit air, perbaikan pompa," ucapnya.