Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyoroti keputusan pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di Jawa-Bali. Menurutnya, keputusan tersebut justru menimbulkan tumpang tindih dengan kebijakan daerah.

Dia juga mempertanyakan apakah kebijakan yang diambil pemerintah pusat telah dibahas bersama dengan para kepala daerah di Jawa-Bali. Belum lagi, katanya, pemaparan disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, soal kebijakan itu tidak jelas.

"Pasti tumpang tindih yang mengumumkan tidak tepat posisinya. Penjelasannya juga kurang jelas, apa pusat memutuskan kebijakan tanpa koordinasi dengan gubernur, lalu ketersediaan bahan pokok 14 hari se-Jawa Bali dan sebagainya?" ucap Gilbert, Rabu (6/1).

Menurut Gilbert, kebijakan PSBB adalah wewenang kepala daerah, dan bukan menjadi urusan menteri.

Dia memahami jika pemerintah pusat pada akhirnya melihat perlu dilakukan opsi karantina di tengah lonjakan kasus positif Covid-19. Tetapi, harus dipikirkan juga konsekuensi yang bisa terjadi selama karantina.

"Patut dipikirkan masak-masak karena kebutuhan anggaran buat vaksin belum tentu sejumlah yang dianggarkan sekarang. Karena vaksinasi baru bisa berhasil kalau serentak," jelasnya.

"Kemungkinan varian baru hasil mutasi virus, juga efektivitas vaksin hanya beberapa bulan sehingga mungkin perlu booster atau suntik ulang ketiga dan seterusnya juga harus diantisipasi. Sebaiknya Menkes yang bicara soal karantina, jangan Menko ekonomi. Jeleknya tidak dokter jadi Menkes ya begini," tuturnya.

Politikus sekaligus epidemiolog itu akan mengajak DPRD dan Pemprov DKI duduk bersama membahas kebijakan ini.

Sebelumnya, Menko Airlangga menyebut pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

"Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu (6/1).

Airlangga menjelaskan, penambahan kasus Covid-19 per minggu di Desember 2020 sebanyak 48.434. Sementara di awal Januari mencapai 51.986 kasus. Bukan hanya itu, tingkat keterisian tempat tidur di ICU maupun ruang isolasi juga naik.

"Pembatasan, kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan," ucap dia.

Adapun kriteria yang ditetapkan untuk dilakukan pembatasan kegiatan adalah daerah-daerah yang memenuhi sejumlah parameter. Misalnya, daerah yang memiliki tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen.

Kemudian, memiliki tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yaitu, 82 persen. Selain itu, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata nasional yakni, sekitar 14 persen dan tingkat keterisian rumah sakit atau untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

"Pemerintah mendorong pembatasan ini pada 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," jelas Airlangga.