DP Motor

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, berharap kelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia diharapkan tidak menimbulkan sifat impulsif dari masyarakat. Selain itu, bank juga diharapkan tidak melonggarkan syarat pemberian kredit hanya demi menggenjot kinerja penyaluran dana.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai bahwa untuk mempertahankan angka 5 persen tersebut tidak bisa diandalkan dari kebijakan moneter saja. Kebijakan fiskal dan struktural juga harus diperhatikan. Sebab, efek dari dua kebijakan tersebut akan turut mempengaruhi.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai kelonggaran uang muka (down payment) melalui loan to value (LTV) maupun financing to value (FTV) untuk kredit sektor properti dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini mulai berlaku pada 2 Desember 2019 mendatang.

Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit ini tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, BI hanya mendorong bank yang memiliki kualitas kredit yang baik dan ketahanan modal yang memadai untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran ketentuan uang muka (down payment) melalui skema loan to value (LTV) pada kredit properti seperti kredit pemilikan rumah (KPR) hingga kredit kendaraan bermotor (KKB). Ketentuan ini mulai berlaku efektif sejak 2 Desember 2019.

Tidak akan ada sanksi bagi 86 perusahaan multi finance tersebut jika tidak memberikan DP 0 persen pada nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018. Salah satu isinya yaitu OJK menetapkan uang muka atau DP motor dan mobil 0 persen.

Wapres JK menyebut bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar karena bisa turut melibatkan debt collector yang masuk untuk melakukan penagihan bila terjadi kemacetan proses pembayaran kredit.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku kurang setuju dengan adanya aturan DP nol persen tersebut. Menurutnya, terlalu banyak risiko yang dapat terjadi jika kredit kendaraan bermotor tanpa uang muka.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menilai, kebijakan ini kurang efektif. Menurutnya, efek dari kebijakan ini masih terbatas di wilayah Jawa, sementara untuk Luar Jawa Luar Jawa khususnya Kalimantan dan Sumatera daya beli masyarakat masih rendah dan cenderung tahan konsumsi.

Kebijakan uang muka atau Down Payment (DP) pada kredit kendaraan bermotor dapat menyehatkan kinerja perusahaan pembiayaan. Sebab, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dibawah 1 persen saja yang boleh memperdagangkan motor dan mobil tanpa uang muka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Uang muka atau DP mobil dan motor 0 persen menjadi salah satu isinya. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penerbitan aturan ini dapat mendorong permintaan kredit.

Faktornya, rencana Bank Indonesia (BI) yang bakal memperketat suku bunga KPR dan batas DP kendaraan bermotor.

Adira optimis, dampak pengetatan DP kredit motor hanya sementara mengingat rasionya masih sangat tinggi.

Pembiayaan syariah Adira pada Januari hingga April baru sebesar 13,48 persen dari target tahun ini Rp 178 miliar.

Pertumbuhan kredit properti masih jauh lebih baik daripada kredit kendaraan bermotor (KKB).

Masa panen menjadi penentu penjualan motor tahun ini.

Batas uang muka kredit pembelian sepeda motor dituding menjadi biang kerok anjloknya kinerja penjualan motor.

Perseroan cenderung memilih penyaluran kredit syariah karena memiliki pasar yang tinggi.

Peningkatan pertumbuhan kredit justru didominasi oleh sektor kredit investasi dan sektor kredit modal kerja.