Dokumen Kependudukan

Disdukcapil Kota Tangerang mengumumkan bahwa mulai Januari 2026, pengecekan keaslian barcode dokumen kependudukan hanya bisa dilakukan melalui Aplikasi IKD. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data.

Disdukcapil Kota Bogor menjamin Layanan Disdukcapil Bogor tetap optimal di tengah pemeliharaan sistem terpusat oleh Kemendagri. Masyarakat diimbau tetap tenang dan memanfaatkan kanal informasi yang tersedia.

Pemerintah Kota Jayapura menekankan pentingnya Peningkatan Layanan Publik Kelurahan untuk memastikan masyarakat mudah mengakses kebutuhan administrasi dan membangun kepercayaan publik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah merampungkan penerbitan 3.460 dokumen kependudukan bagi warga yang menjadi korban bencana hidrometeorologi, memastikan hak administrasi warga tetap terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Donggala mengaktifkan enam UPTD baru untuk memperkuat Layanan Adminduk Donggala di tingkat kecamatan. Ini solusi pemerataan akses dokumen kependudukan bagi warga.

Pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan program Layanan Adminduk Batang Rp0,0 kilometer, sebuah inisiatif jemput bola untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan secara gratis dan langsung di desa.

Disdukcapil Biak Numfor menyiapkan 2.000 blanko KTP-El untuk 257 kampung dan 14 kelurahan, memastikan semua layanan kependudukan gratis jelang Pilkades 2025. Bagaimana Disdukcapil merespons kebutuhan ini?

Pemerintah Kota Jayapura memperkuat Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memastikan proses yang cepat, transparan, dan bebas biaya. Masyarakat kini tak perlu khawatir lagi!

Disdukcapil SBT gelar layanan 'jemput bola' perekaman e-KTP di Utian Lima, Werinama, memastikan warga di wilayah 3T memiliki dokumen kependudukan sah. Apa urgensinya?

Kemenkumham Sulut tegaskan komitmen berikan kepastian hukum warga negara, terutama bagi keturunan Indonesia tanpa dokumen. Bagaimana sinergi antarinstansi menjamin hak dasar?