Darurat Sipil

Uzbekistan mengumumkan darurat nasional selama sebulan di daerah otonomi Karakalpakstan setelah berlangsung unjuk rasa.

Dini mengatakan Presiden ingin protokol kesehatan dijalankan oleh masyarakat. Sehingga kasus corona di Indonesia semakin mereda.

Aceh punya pengalaman pahit dengan status tersebut. Kala itu, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Aceh status Darurat Sipil pada 16 tahun lalu, tepatnya 19 Mei 2004.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi pandemi virus Corona Covid-19. Menurut dia pembatasan sosial perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.

Pada rapat terbatas terkait arus mudik kemarin, Jokowi meminta pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Jokowi meminta pembatasan tersebut didampingi dengan adanya kebijakan darurat sipil.

Menko Luhut mengatakan, dalam Undang-Undang juga tidak dijelaskan apakah masalah virus ini masuk ke dalam bencana alam atau tidak.

"Kalau kita baca keseluruhan Perppu tersebut saya pikir sudah tidak relevan lagi," ujar Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri melalui teleconference, Selasa(31/3).

Pemerintah saat ini tengah mengkaji pilihan penerapan darurat sipil untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kebijakan ini untuk memperkuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya bisa 0 persen, bahkan mungkin saja untuk negatif jika darurat sipil diberlakukan.

"Darurat sipil tujuannya tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil. Dari perspektif tujuan saja berbeda jauh," kata Choirul Anam saat dihubungi merdeka.com, Selasa (31/3).

Penyebaran virus Corona di Indonesia membuat pemerintah kelimpungan mengkaji segala aturan guna memutus rantai jumlah kasus yang semakin hari terus bertambah. Opsi terakhir yang akan dipilih pemerintah adalah darurat sipil, apabila upaya pembatasan sosial skala besar gagal diterapkan.

Darurat sipil tiba-tiba saja menjadi perbincangan hangat. Hal ini berawal dari pernyataan presiden RI Joko Widodo terkait pembatasan sosial berskala besar pada pengantar Rapat Terbatas (ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Virus Korona (COVID-19), Senin (30/3).