caleg eks napi korupsi

Masih banyak caleg yang dinyatakan belum lolos karena sejumlah permasalahan. Sebanyak 89,81 persen dari total 10.323 bacaleg belum memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya menerima putusan MK. Sebagai keputusan hukum, hal tersebut tentu harus diterima oleh semua partai.

Laode berharap putusan MK sekaligus bisa memperbaiki tata kelola partai politik. Setidaknya, pimpinan partai politik tak akan lagi menunjuk mantan narapidana kasus korupsi untuk maju menjadi kepala daerah.

"Mengadili, dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman.

PAN Nilai KPU Lampaui Kewenangan Larang Eks Koruptor Maju Pilkada. Yandri menegaskan, dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak ada pelarangan karena orang yang sudah menjalani hukuman orang tersebut sudah menjadi masyarakat biasa.

Adapun bunyi Pasal 3A ayat (3) dan (4) yakni 'Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.'

KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 6 Desember 2019.

Komisi Pemilihan Umum akan membahas wacana pelarangan eks koruptor mencalonkan di Pilkada. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, saat rapat konsultasi dengan Komisi II, akan disampaikan terkait revisi UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Rakyat Disarankan Tak Pilih Caleg dan Partai Pengusung Eks Napi Korupsi. Menurut Zulkarnain daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan. Sebab, dari daftar tersebut bisa terlihat siapa-siapa saja calon legislatif yang integritasnya bermasalah.

KPU telah mengumumkan 81 caleg DPRD dan DPD mantan narapidana korupsi di Pemilu 2019. KPK pun mengingatkan, agar masyarakat memilih caleg yang tak pernah terlibat korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar masyarakat memilih perwakilannya baik di DPR, DPRD, dan DPD yang tidak pernah tersandung kasus korupsi. Dengan begitu, setidaknya sudah berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia lebih baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data tambahan calon anggota legislatif mantan napi korupsi. Hasilnya, dari dua kali rilis, 30 Januari 2019 dan 19 Februari 2019, KPU menghimpun total 81 calon anggota legislatif eks napi korupsi.

Lewat data ini, total ada 81 calon anggota legislatif berstatus mantan napi korupsi. Jika tidak ada penambahan, data ini akan final.

KPU RI berencana merilis kembali daftar caleg eks koruptor kepada publik. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, penambahan daftar caleg mantan napi korupsi itu berjumlah lebih dari 14 orang.

KPU telah merilis 49 mantan napi korupsi yang menjadi caleg di Pemilu 2019. Jumlah itu ternyata belum final dan masih bertambah lagi. Ketua KPU RI Arief Budiman membenarkan ada tiga lagi caleg yang diketahui mantan koruptor.

Peraturan KPU melarang caleg koruptor telah dibatalkan, partai sudah menandatangani pakta integritas bersama Badan Pengawas Pemilu. Pakta integritas tersebut langsung ditandatangani oleh ketua umum partai.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung langkah KPU mengumumkan nama calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang bertarung di Pemilu 2019. Diketahui, ada 40 nama orang caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta sembilan Caleg DPD RI yang masuk dalam kontestasi Pemilu 2019.

Ternyata belum semua caleg dengan rekam jejak bekas terpidana kasus korupsi, diumumkan ke publik. KPU pusat akan berkoordinasi dengan KPU daerah untuk mengumpulkan data caleg eks koruptor yang belum diumumkan. KPU menginginkan semua masyarakat mendapat informasi yang valid.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, Caleg mantan narapidana korupsi tidak ditandai dalam kertas suara. Sebab, kertas suara yang sudah disiapkan oleh KPU untuk 17 April 2019 nanti sudah dalam proses cetak.

Sekjen PPP Arsul Sani mengomentari Komisi Pemilihan Umum yang telah merilis nama-nama caleg eks narapidana (napi) korupsi. Setelah diumumkan oleh KPU, kata Arsul, seharusnya masyarakat sudah bisa menilai partai politik mana yang konsisten memberantas korupsi.