Sultan Pontianak yang sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud ini tak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Kamis, 31 Maret 2022 kemarin.

Jaksa menyebut, kasus ini bermula pada tahun 2020 saat Yudi bertemu dengan Asdarussalam dan menerima informasi terkait proyek pembangunan landscape kantor Bupati yang belum dilelangkan senilai Rp 21 miliar.

Yuliana mengatakan, adiknya sudah membeberkan keterkaitan Musda Partai Demokrat dengan kasus suap ini kepada tim penyidik. Namun, dia enggan membeberkan informasi yang berikan Gafur ke lembaga antirasuah.

KPK memanggil tiga Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Kalimantan Timur, hari ini Kamis (31/3). Mereka diperiksa terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang menjerat Bupati Abdul Gafur Mas'ud.

Tiga saksi lainnya tidak hadir tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadiran, yaitu Bisyri Mustofa selaku Direktur PT BM Energy Inti, Abdullah Santoso dari PT Borneo Sumber Mineral, dan Muh Stasiun dari PT Kaltim Naga 99.

Benny mengatakan, Andi Arief belum menerima surat pemanggilan KPK sebagai saksi. Ia menjamin Andi akan hadir belum sudah menerima surat resmi dari KPK

Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Namun Andi Arief menyebut pemanggilan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan kabar bohong. KPK pun berharap Andi Arief kooperatif terhadap proses hukum.

Penyuapan berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di kabupaten PPU, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, ketiganya diminati konfirmasi tentang dugaan permintaan duit langsung oleh Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) terhadap pihak kontraktor.

Tiga saksi tersebut, lanjut Ali, adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Danum Taka Abdul Rasyid, Direktur Perumda Benua Taka Heriyanto, dan Direktur Perumda Benua Taka Energi Bahrun Genda.

Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Ekspresi Nur Afifah Balqis Kembali Jalani Pemeriksaan di KPK. Nur Afifah Balqis diduga berperan mengelola uang dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud.

"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Kaltim," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali menyebut, uang sejumlah Rp447 juta yang ditemukan dalam rekening Nur Afifah merupakan sisa. Menurutnya, sebagian uang lainnya sudah dibelanjakan barang yang ikut disita saat operasi senyap berlangsung.

Ali menyebut pihaknya sejauh ini belum mengonfirmasi mengenai video tersebut. Namun demikian, Ali menyebut KPK mengapresiasi setiap informasi sekecil apa pun dari masyarakat terkait data dan informasi yang diduga berhubungan dengan kasus dugaan suap yang menjerat Abdul Gafur.

Penggeledahan hingga kini masih berlangsung. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan bukti lanjutan dugaan korupsi dilakukan Abdul Gafur dan tersangka lainnya.

KPK terus mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dengan tersangka Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud. Lembaga antirasuah juga menelusuri dugaan aliran uang untuk pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.