Bupati Musi Banyuasin Ditangkap KPK

JPU KPK dan terdakwa Dodi Reza Alex sama-sama tidak puas dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan kepada mantan Bupati Musi Banyuasin itu. Kedua pihak sama-sama melakukan upaya banding.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa Dodi dengan wajib membayar uang pengganti senilai Rp1,16 miliar.

Jaksa menilai Dodi terbukti menerima suap sebesar 10 persen dari kontraktor sebagai syarat mendapatkan proyek. Dodi juga enggan mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara sebagaimana dilakukan para terdakwa lain.

Pengadilan Tipikor Palembang menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap dengan terdakwa Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex dan dua anak buahnya, Rabu (23/3). Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan enam saksi untuk memberikan keterangan pada persidangan ini.

Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mulai diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (16/3). Putra mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu didakwa telah menerima suap Rp2,6 miliar dari pengusaha.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang menyatakan Suhandy terbukti bersalah melakukan penyuapan terkait proyek jalan di Musi Banyuasin. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan penjara.

Ali menambahkan, dengan penyerahan berkas ini maka penahanan Dodi telah beralih menjadi tahanan majelis hakim.

Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Pemkab Musi Banyuasin (Muba) bersama tiga orang lainnya. Dodi Reza diduga dijanjikan uang Rp2,6 miliar oleh Suhandy demi mendapatkan empat proyek di Pemkab Muba.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keempatnya didalami soal aliran dana yang diterima Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) dalam kasus ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, Dalizon diduga melakukan pelanggaran dan tengah diperiksa Propam Mabes Polri. Selain itu, Dalizon juga telah ditahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

Selain Polda Sumsel, Herman menyebut aliran dana suap juga mengalir ke Polres Musi Banyuasin sebesar Rp20 juta.

Anak Alex Noerdin, Dodi Reza tertangkap tangan tengah membawa uang Rp1,5 miliar di lobi sebuah hotel di DKI Jakarta.

Para saksi yang diperiksa adalah ayah dan istri tersangka, Alex Noerdin dan Tia Yufada, Soesilo Aribowo selaku pengacara Alex Noerdin, swasta bernama Yuswanto, dan Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa, Sandy Swardi, serta seorang wanita Erlin Rose Diah Arista.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdakwa memberikan fee kepada Dodi Reza Alex sebesar Rp2,6 miliar untuk memuluskan mendapat proyek pengadaan barang dan jasa di Muba tahun anggaran 2021.

Tim jaksa memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Suhandy. Nantinya dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Eliza memilih bungkam usai diperiksa. Eliza yang diperiksa sekitar enam jam oleh tim penyidik KPK ini enggan menjawab pertanyaan awak media soal alasan anaknya membawa uang Rp 1,5 miliar ke Jakarta saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT).

Eliza yang diperiksa sekitar enam jam oleh tim penyidik KPK ini enggan menjawab pertanyaan awak media soal alasan anaknya membawa uang Rp1,5 miliar ke Jakarta saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT).

KPK memeriksa Dodi dalam kapasitas sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Saat ini, Dodi ditahan di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Herman di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur serta Eddi dan Suhandy di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.