BPK Papua Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama mendesak pemerintah daerah untuk terus mempertahankan Opini WTP yang berhasil diraih, menyusul perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah dan rekomendasi BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyoroti pengelolaan pajak Manokwari yang belum sesuai ketentuan. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menemukan dua masalah kesehatan signifikan di Teluk Wondama, yakni keterbatasan tenaga medis dan sarana prasarana yang belum memadai, mengancam optimalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) b

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset Kaimana, mendorong Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk menata ulang administrasi aset demi transparansi dan akuntabilitas.