BP Jamsostek

BP Jamsostek memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Jambi atas kebijakan inovatif dalam **perlindungan pekerja rentan Jambi** yang kini menjadi percontohan nasional, menunjukkan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu.

Anggoro berharap kehadiran pihaknya di rangkaian kegiatan Muktamar ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pengunjung yang datang untuk mendapatkan informasi sebanyak- banyaknya tentang program dan manfaat menjadi peserta.

Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

Kerja sama tersebut ditandai dengan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK Asep Rahmat Suwandha dan Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra.

Tingginya kasus kematian dan kecacatan tentunya mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif meningkatkan kesadaran atas penerapan K3 melalui serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan antara lain edukasi K3 ke perusahaan

Transformasi pelayanan publik ke era digital merupakan keniscayaan. Institusi pemerintah beradaptasi dengan segala perubahan, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Manfaat pelayanan digital antara lain efisiensi waktu.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, bersama Apindo dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi tentang perubahan atas Permenaker No. 35 Tahun 2016 terkait tata cara pemberian, persyaratan dan jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi Permenaker no. 17 Tahun 2021.

Rinciannya, jaminan kecelakaan kerja dengan nilai Rp163.600.000 dan beasiswa untuk dua orang anak yang ditinggalkan almarhumah Liza Putri Noviana sebesar Rp154.500.000.

Dana pekerja yang diinvestasikan di pasar modal dinilai aman dan prospektif, jika dikelola sesuai ketentuan investasi dengan memilih instrumen tepat. Investor disarankan untuk lebih hati-hati dengan tiga infikator ini; bisnis perusahaan memburuk, utang besar, dan sahamnya mudah digoreng.

Beberapa syarat di antaranya adalah yang kegiatan produksi, distribusi, atau kegiatan usahanya terganggu akibat Covid-19 dan sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek.

Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah menginstruksikan segala aktivitas sosial dapat segera dikurangi untuk mencegah penyebaran virus. Beberapa kementerian hingga perkantoran menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para karyawannya. Apakah karyawan yang WFH dijamin BPJS Ketenagakerjaan?

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, selain memberikan insentif tersebut pemerintah juga mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak menarik iuran. Rencana tersebut pun akan dibahas sore ini.

Sumarjono mengatakan, sampai kini ketahanan dana BPJamsostek cukup kuat. Sehingga mampu meningkatkan manfaat pelayanan tanpa menaikkan iuran penerima manfaat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu mengatakan, pemerintah harus cepat berinisiatif menyusun roadmap peleburan guna menjawab keresahan para tenaga kerja, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan BPJS Ketenagakerjaan atau kini dipanggil BP Jamsostek paling lambat tahun 2029.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BP Jamsostek, Sumarjono menyampaikan bahwa pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari UU tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

Tahun ini BPJamsostek menargetkan dana investasi di atas Rp500 triliun. Dana tersebut naik dari tahun ini sekitar Rp431 triliun, realisasi per Desember yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).