Bolt

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengembalian pulsa dan kuota milik pelanggan serta hak-hak pelanggan lainnya yang masih ada di PT. Internux (Bolt) dan PT. First Media, Tbk.

Kemkominfo sebut Bolt & First Media Selesaikan Lagi Refund 4.711 pelanggan

Bolt dan First Media selesaikan proses refund 3.321 pelanggan. Rinciannya, 2581 dilakukan melalui gerai dan 740 menggunakan online.

Pelanggan aktif Bolt bisa menukarkan kuota atau pulsa dalam bentuk pembayaran di muka mulai dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Januari 2019. Untuk menukarkannya, Bolt telah menyediakan 28 gerai Bolt Zone di Jabodetabek dan Medan. Soal mekanismenya, bisa dilihat melalui bolt.id/refund.

Bolt akan memulai pengembalian sisa pulsa dan kuota pelanggan pada Senin (31/12), pekan depan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengakhiri penggunaan pita frekuensi 2.3GHz dari PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt). Pada pembukaan perdagangan Jumat (28/12), saham KBLV merosot 100 poin ke posisi 650 per saham dari penutupan perdagangan Kamis pekan ini di posisi 700 per saham.

Kemkominfo Belum Pikirkan Tender Frekuensi Bekas Bolt dan First Media

Kemkominfo: Bolt, First Media, dan Jasnita Tetap Harus Bayar Hutang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akhirnya menarik frekuensi yang dimiliki oleh Bolt, First Media, dan Jasnita. Dengan penarikan frekuensi 2,3 GHz yang dimiliki oleh ketiga perusahaan itu, per Jumat (28/12) layanannya dinyatakan berhenti. Lantas, bagaimana nasib pelanggannya?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan menarik penggunaan pita frekuensi 2,3 GHz milik Bolt, First Media, dan Jasnita.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan sejauh ini Bolt belum membayar tunggakan hutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio 2,3 Ghz selama 2 tahun. Padahal, anak perusahaan Lippo Grup itu berjanji untuk melunasinya secara bertahap.

PT Internux (penyelenggara layanan Bolt) mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) atas diterimanya proposal perdamaian tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3GHz.

PT First Media Tbk memutuskan untuk sementara tidak menerima pembelian baru dari pelanggan, baik isi ulang (top up) maupun paket berlangganan, sampai perusahaan mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kemkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan telah mendapatkan ‘proposal perdamaian’ dari First Media dan Bolt! pada siang ini. ‘Proposal perdamaian’ itu ditujukan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berencana mengeluarkan surat keputusan (SK) pencabutan izin frekuensi PT First Media Tbk dan PT Internux (selaku operator penyedia layanan internet 4G Bolt).

Izin Bolt Terancam Dicabut Gara-gara Nunggak BHP? Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengirimkan surat peringatan kepada pemegang izin penggunaan frekuensi 2.3GHz yang belum membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, di antaranya adalah PT First Media dan PT Internux (penyelenggara layanan Bolt).

Bolt selalu identik dengan operator telekomunikasi yang pertama kali melayani jaringan 4G di negeri ini. Jauh sebelum operator seluler yang lain ikut bermain. Meski begitu, di era teknologi yang terus berkembang pesat, pelan tapi pasti bakal muncul generasi teknologi seluler kelima. Generasi ini kerap disebut sebagai 5

Proses upgrade jaringan ini, tak hanya untuk persiapan lebaran saja. Melainkan juga diklaim sebagai rencana perusahaan selama setahun ini. Sampai akhir tahun 2018, dikatakan Angkasa, Bolt akan memaksimalkan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Misalnya saja 3.300 BTS yang dipunyai.

Berdasarkan dari pertemuan itu, nantinya Bolt akan memberikan data-data terkait jumlah pelanggan dan nomor-nomor yang beredar saat ini. Hal itu sebagai mekanisme yang mesti dilakukan untuk meregistrasikan layanan BWA.

Merujuk pada PM tersebut, diakui Ketut, memang belum diatur ketentuan registrasi pelanggan untuk operator yang non seluler, seperti Bolt.