BLT BBM

Sri Mulyani mengatakan, manfaat sejumlah program bansos yang bakal dihapus tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Misalnya mulai meredanya pandemi Covid-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.

Puluhan warga Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, menggeruduk kantor Bupati Lumajang, Selasa (27/12). Mereka berunjuk rasa meminta keadilan karena dianulir sebagai penerima BLT BBM.

Di bawah BLT, ada Kartu Indonesia Sehat 9,9 persen, Pembangunan Jalan Tol/Jalan Trans 7,8 persen, Kartu Pra Kerja 7,5 persen, Kartu Indonesia Pintar 6,2 persen, Realisasi Dana Desa 2,5 persen dan Pembagian Sertifikat Tanah 2,4 persen.

Antrean Warga Penerima BLT Kemensos di Bogor Membeludak. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLT BBM sebesar Rp300 ribu, BLT Sembako senilai Rp600 ribu dan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar Rp600 ribu.

Dana total Rp5.071.350.000 itu, untuk tahap I sudah disalurkan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Wali Kota, Drs Asrul secara simbolis, Sabtu (12/11), sebesar Rp1.258.650.000. Sisanya Rp 3.812.700.000 akan disalurkan Desember mendatang.

Jokowi menyebut, salah satu kendala penyaluran bansos karena ada daerah yang sulit dijangkau.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah disalurkan mulai dari tahap pertama hingga tahap keempat kepada para pekerja/buruh yang memenuhi ketentuan persyaratan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022.

Isa merincikan, dari total dana yang disiapkan tersebut sebanyak Rp1,7 triliun atau 49,9 persen akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat di daerah.

Isa mengatakan, BLT BBM disalurkan kepada 20,65 juta KPM. Mereka merupakan penerima program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp493 miliar untuk penyaluran bansos lansia, yatim piatu hingga disabilitas.

Klaim yang menyatakan dana BLT BBM merupakan dana desa yang direlokasi adalah tidak benar. Kedua jenis dana tersebut memiliki peraturan yang berbeda.

“Memang oknum bendahara ini orang lama dan sudah dipercaya desa. Kami minta Pemdes harus terbuka kepada masyarakat terkait masalah ini agar tidak terjadi fitnah,” tuturnya.

Kepala negara berpesan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan sosial yang diterimanya untuk hal-hal yang produktif.

"Daya beli, konsumsi masyarakat bisa terangkat lebih baik. Itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujarnya.

Kemudian, Jokowi akan bertemu masyarakat di Kantor Pos Jailolo dan Pasar Rakyat Jailolo.

Ganjar tak ragu-ragu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan masyarakat yang ingin turut berkontribusi dalam penyaluran BLT BBM kepada masyarakat agar bantuan tepat sasaran.

Dengan adanya bantuan ini, dia berharap dapat membantu masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau.

Mensos juga mengatakan Kementerian Sosial bersedia menjadi saksi atas kasus pemotongan BLT yang dirasakan masyarakat di beberapa tempat.