Kapolda Metro Instruksikan Anak Buah Tindak Tegas Penimbun BBM
Fadil menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penimbunan BBM.
Fadil menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penimbunan BBM.
Skema terbaru mengenai teknis pendistribusian BBM bersubsidi diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Prof. Imron Cotan mengatakan, kebijakan bantalan sosial oleh pemerintah sebagai mitigasi penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah tepat.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan, penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek. Yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengungkap 82 kasus pengeboran dan perdagangan bahan bakar minyak (BBM) ilegal sejak Januari sampai Agustus 2022. Sebanyak 111 orang tersangka ditangkap terkait kasus-kasus itu.
Faisal pun menyarankan cara lain yang bisa diterapkan pemerintah untuk membendung dampak pergerakan harga minyak mentah dunia ke besaran subsidi adalah dengan memanfaatkan mekanisme fiskal.
Pemerintah harus memberi pengawasan yang ketat bagi angkutan sawit, pertambangan dan industri komersial lain. Seharusnya jenis-jenis kendaraan tersebut tidak dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Adian menilai, kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, kompensasi dan subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun. Namun 80 persen subsidi tersebut nyatanya salah sasaran. Mereka sebenarnya mampu membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.
Ekonom sekaligus Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengusulkan anggaran subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar dialihkan untuk subsidi bantuan langsung tunai (BLT).
Besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi.
Massa HMI Demo Tolak Kenaikan Harga BBM. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial (bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyatakan, konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dunia terkerek naik hingga di atas USD 100 per barrel. Hal itu membuat pemerintah Indonesia harus memikirkan ulang harga BBM bersubsidi yang berlaku saat ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyinggung soal anggaran subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus membengkak hingga Rp502 triliun. Ini terjadi karena mahalnya harga energi dunia dan nilai tukar Rupiah yang melemah atau tidak seperti yang direncanakan pemerintah dalam APBN 2022.
Anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini, juga akan habis pada bulan Oktober. Sehingga, tentunya akan diperlukan anggaran subsidi dan kompensasi energi tambahan untuk menambal sisa waktu yang ada hingga akhir tahun.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat.
Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok.