bayi debora meninggal

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, mengatakan dalam pertemuan itu Ombudsman bertanya sejauh mana proses pemeriksaan yang telah dilakukan polisi dalam mengusut kasus tersebut. Selain itu, Ombudsman juga sempat bertanya apakah ada kesulitan yang dihadapi penyidik.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra Indonesia mengapresiasi Polda Metro Jaya yang masih terus menginvestigasi kasus kematian bayi Deborah. Sebab, KPAI melihat masih ada hal yang perlu ditindaklanjuti.

Dinkes DKI telah memberi sanksi terhadap RS Mitra Keluarga, salah satunya melakukan restrukturisasi manajemen dengan tenggat waktu 1 bulan. Pihaknya meminta Direktur Utama RS Mitra Keluarga diganti dan beberapa pegawainya dirombak.

Komisioner Ombudsman RI bidang Ekonomi dan Kesehatan, Dadan Suharma Wijaya mengapresiasi kinerja dari para lembaga yang menangani kasus itu. Salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang tegas memberi sanksi kepada RS Mitra Keluarga.

Kasus kematian bayi Debora, Ombudsman gelar rapat dengan Dinkes DKI. Diskusi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti peristiwa kematian bayi Debora yang meninggal di RS. Kalideres, Jakarta Barat.

Terkait kasus kematian bayi Debora yang diduga karena penanganan yang telat oleh RS Mitra Keluarga Kalideres, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima hasil audit Kementerian Kesehatan. Hasil audit itu akan dijadikan dasar melaksanakan penyelidikan.

Kendati menerima sanksi yang dijatuhkan Dinkes DKI, Nendya menegaskan RS Mitra Keluarga Kalideres tidak melakukan pelanggaran dalam penanganan kesehatan Debora.

Menanggapi hal itu, Humas Mitra Keluarga Group, Nendya Libriani mengaku menghormati keputusan Dinkes DKI yang menjatuhkan sanksi tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menjatuhkan sanksi tambahan kepada pemilik RS Mitra Keluarga Kalideres, yakni PT Ragam Sehat Multifita. Sanksi yang dikeluarkan adalah PT Ragam Sehat Multifita harus merestrukturisasi manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres.

Audit IDI kematian Debora: RS Mitra Keluarga tak buat regulasi tata kelola yang baik. Dari hasil audit manajemen, direksi RS Mitra Keluarga kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit. Tidak ditemukan juga regulasi, prosedur pemberian informasi kriteria pembiayaan pasien masuk IGD.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, mengatakan kasus bayi Deborah menjadi peringatan penting bagi peningkatan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Ardiansyah mengatakan untuk menekan terjadinya kejadian yang sama, diperlukan perbaikan berspektrum luas, bukan hanya tambal sulam.

Terkait apa hasil audit medis, Koesmedi menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas hari ini tepat di kantornya akan dijelaskan apa sanksi dan hasil medis bayi Debora.

Sanksi teguran tersebut diberikan usai Kementerian Kesehatan mengumpulkan informasi dari pihak korban dan rumah sakit. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya RS Mitra Keluarga hanya mendapatkan sanksi teguran. Walaupun masih ada kemungkinan ada sanksi tambahan.

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menggelar aksi solidaritas atas meninggalnya bayi Tiara Debora. Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan menuntut Pemkot Depok mampu memaksa semua rumah sakit swasta di Depok untuk memperbaiki sistem pelayanan bagi warga miskin.

Mulai sekarang, RS swasta dan RSUD di DKI dilarang minta uang muka. Lanjut dia, perjanjian ini didasari karena masih banyak rumas sakit yang mementingkan keuntungan dari pada penanganan pasien.

Koesmedi telah menyerahkan surat teguran kepada RS Mitra Keluarga yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan, dia telah membentuk tim investigasi untuk lakukan audit medis.

Tim investigasi kematian Debora: Izin RS Mitra Keluarga bisa saja dicabut. Sanksi yang bisa dikeluarkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin. Ini sudah sesuai dengan UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, khususnya Pasal 27 poin C.

Majelis Advokat Indonesia menyambangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat terkait kematian bayi berusia empat bulan, Tiara Debora. Laporan tersebut diterima dan tertuang dalam surat laporan dengan nomor LP/4414/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 14 September 2017.

Dinas Kesehatan DKI bentuk tim investigasi usut kematian bayi Debora. Kementerian Kesehatan memutus bersalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dalam menangani pasien. Akibatnya, bayi Tiara Debora harus menghembuskan napas terakhirnya setelah orang tua tak mampu bayar ruang PICU di RS Mitra Keluarga.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan, akan meminta penjelasan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait dengan sanksi teguran tertulis tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.