Barang Milik Daerah

Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD akan melaksanakan Lelang Aset Pemprov Banten secara daring, bertujuan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif dan transparan, sekaligus mendukung tata kelola yang akuntabel.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset Kaimana, mendorong Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk menata ulang administrasi aset demi transparansi dan akuntabilitas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menegaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat krusial demi tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.