BI-Fast Jadi Modal RI untuk Kerja Sama Pembayaran Lintas Negara
Indonesia kerap ditinggal oleh negara lain dalam hal kerjasama sistem pembayaran lintas negara (crossborder payment) lantaran tidak memiliki layanan yang memadai.
Indonesia kerap ditinggal oleh negara lain dalam hal kerjasama sistem pembayaran lintas negara (crossborder payment) lantaran tidak memiliki layanan yang memadai.
Kepala Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia, Endang Trianti mengatakan, pihak bank sentral masih terus melakukan pengkajian terkait volume transaksi yang bisa ditampung BI-Fast.
Bank Indonesia (BI) mencatat, Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021 berhasil membukukan transaksi senilai Rp25,8 triliun. Angka ini bersumber dari transaksi pada Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, Bussiness to Bussiness, Transaksi Bussiness to Customer, serta Exhibition.
Bank Indonesia (BI) mencatat terjadinya aliran keluar modal asing sebesar Rp0,78 triliun dari pasar keuangan domestik pada 25-28 Oktober atau pekan keempat Oktober 2021. Rinciannya, terjadi penjualan neto di pasar Surat Berharga Negara sebesar Rp4,32 triliun dan pembelian neto di pasar saham sebesar Rp3,54 triliun.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Juda Agung menyampaikan, 5 tantangan kebijakan yang dihadapi bank sentral pasca covid-19. Dia menjelaskan, untuk tantangan pertama adalah bagaimana mendorong pemulihan ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia akan segera merilis BI-FAST yang bekerja sama dengan industri perbankan. Direncanakan penggunaan BI-FAST bisa dilakukan pada pekan kedua bulan Desember, sehingga di awal tahun 2022 sudah bisa digunakan masyarakat umum.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka peluang untuk perpanjangan kebijakan uang muka alias down payment (DP) nol persen bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 2023. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Secara tahun kalender berjalan atau sejak awal tahun hingga pekan ketiga Oktober 2021, nonresiden tercatat beli neto sebanyak Rp11,55 triliun.
Batas maksimal tersebut akan dievaluasi secara berkala. Antara lain memperhatikan kelancaran sistem BI-FAST baik di Penyelenggara maupun Peserta, memberikan waktu shifting transaksi dari SKNBI ke BI-FAST, dan kesesuaian dengan aspek CEMUMUAH (cepat, murah, mudah, aman, dan andal).
Secara rinci, 22 daftar calon peserta BI-Fast tahap pertama yaitu Bank Tabungan Negara, Bank DBS Indonesia, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Central Asia, bank HSBC Indonesia, Bank UOB Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, BI-FAST tahap pertama akan diimplementasikan pada minggu ke-2 Desember 2021. Pada tahap awal BI-FAST difokuskan untuk layanan transfer kredit individual.
Implementasi BI-FAST tahap pertama di minggu ke-2 Desember 2021 akan difokuskan untuk layanan transfer kredit individual. Namun ke depannya akan diperluas secara bertahap mencakup layanan keuangan lainnya.
Dia mengatakan, penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar satu persen dari outstanding atau maksimal Rp100.000 juga diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2022.
Gubernur BI menjelaskan BI-Fast merupakan alat pembayaran cepat ritel nasional bagi para pelaku industri, ritel, dan UMKM melalui transaksi secara online.
Selain nilai transaksi UE, Perry menyebut, nilai transaksi digital banking sampai dengan triwulan III 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 46,72 persen (yoy). Atau menjadi Rp28.685,48 triliun.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2021 menjadi 5,7 persen dari sebelumnya 5,8 persen. Dia menjelaskan, pemulihan ekonomi global terus berlanjut namun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
Selain suku bunga acuan, bank sentral pun kembali menahan suku bunga deposite facility tetap sebesar 2,75 persen. Begitu juga suku bunga lending facility tetap di level 4,25 persen.
Dana tersebut masuk ke pasar keuangan RI melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1,78 triliun dan pasar saham senilai Rp3,26 triliun.