Fatwa MUI nyatakan BPJS haram, ini komentar Wapres JK
Pemerintah akan mengkaji apa yang haram dari BPJS terkait fatwa MUI tersebut.
Pemerintah akan mengkaji apa yang haram dari BPJS terkait fatwa MUI tersebut.
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali mengamankan satu orang anggota teroris di Sulawesi Tengah Sulteng.
Baca SelengkapnyaBurung perkutut adalah salah satu jenis burung yang memiliki makna dan mitos yang kaya dalam budaya Jawa
Baca Selengkapnyamelobi negara-negara lain untuk menolak resolusi Palestina
Baca SelengkapnyaUntuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pantauan, massa dari kelompok lain terpantau menggelar aksi di Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya, mereka menuntut MK bersikap adil dan menggunakan hati nurani saat memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSelain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca SelengkapnyaPolisi telah mengamankan 3 orang terkait kasus kematian seorang perempuan inisial R (35) di Dermaga Pulai Pari, Kepulauan Seribu
Baca SelengkapnyaRumah Pierre tepatnya berada di gang sempit di daerah Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaRaden Adjeng Kartini berjuang untuk memberikan hak-hak yang setara bagi perempuan.
Baca SelengkapnyaKemiskinan yang dialami seseorang bisa menyebabkan berbagai dampak pada kehidupannya termasuk pada penuaan dalam otak.
Baca SelengkapnyaGibran mengatakan beberapa masukan banyak berasal dari Indonesia Timur.
Baca SelengkapnyaMajalah ini juga memiliki 31 agen yang tersebar di Jawa, Sumatra, hingga Semenanjung Malaya.
Baca SelengkapnyaCindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah akhirnya mendarat di Kanada, negeri yang dingin dan menawan.
Baca SelengkapnyaDari berjualan di kawasan wisata, dia bisa meraup omzet Rp 3 juta per hari.
Baca SelengkapnyaBeberapa artis Tanah Air memilih untuk menetap di luar negeri meski memiliki karier cemerlang di Indonesia. Apa alasan di balik keputusan mereka?
Baca SelengkapnyaProses pembahasan revisi Perpres 191 kembali dilakukan pada Juni 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya