ATR/ BPN

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyerukan pentingnya Gerakan Nasional AYO Memuliakan Sungai sebagai akar peradaban bangsa, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Kantor Pertanahan Lebak tetap membuka layanan selama libur Lebaran 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus aset keluarga dan administrasi pertanahan lainnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah sukses mensertifikasi 699 aset tanah dan bangunan dalam sepuluh tahun terakhir. Upaya sertifikasi aset Pemkab Rejang Lebong ini krusial untuk legalitas dan mencegah sengketa, demi kepastian hukum.

Kantor Pertanahan Nabire mendapatkan kuota 500 sertifikat gratis PTSL tahun ini, meningkat drastis untuk memberikan kepastian hukum dan menekan sengketa tanah di Papua Tengah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Kantor Wilayah BPN Papua mendesak percepatan Pemetaan Wilayah Adat di empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, demi kepastian hukum tanah ulayat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bersiap mencapai target ambisius pemetaan 500 hektare bidang tanah dan penerbitan 10.998 sertifikat melalui program PTSL Temanggung 2026, memastikan tertib administrasi pertanahan. Simak strategi pelaksanaannya!

Polda Lampung tegaskan komitmennya mengawal penyelesaian sengketa lahan di Tulang Bawang, memastikan kepastian hukum, keamanan investasi, dan ketenteraman masyarakat. Pembaca akan mengetahui langkah konkret Polri dalam meredam konflik agraria.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan larangan keras terhadap **alih fungsi lahan** pertanian menjadi permukiman, mengancam tindakan tegas demi mencapai target ketahanan pangan 2026.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat resmi menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Jebus, langkah strategis untuk kepastian hukum dan percepatan pembangunan daerah.

DPRD Ambon memediasi sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Halong dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX terkait dugaan pergeseran batas wilayah. Konflik ini berpotensi merugikan warga yang telah menghuni area tersebut sejak 1983.

Kantor ATR/BPN Kabupaten Serang menekankan pentingnya pengurusan Izin PTP Investor sebagai syarat dasar persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hindari risiko pelanggaran tata ruang.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar percepat sertifikasi pulau terluar Indonesia guna memperkuat keamanan dan kepastian hukum, bekerja sama erat dengan KKP.